Poin Penting
  • Hasyim menolak tuduhan PKPU 19/2023 disiapkan bagi Gibran
  • Gibran memiliki sertifikat pendidikan menengah luar negeri yang sah dan dipakai dalam Pilkada Surakarta 2020
  • Dokumen RDP September 2023 menunjukkan pasal yang kini menjadi Pasal 18 ayat (3) awalnya tercantum sebagai Pasal 19 ayat (2)

WartaPurwakarta - Hasyim menolak tuduhan bahwa Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 disusun khusus untuk mendukung pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Penolakannya didasarkan pada dua hal: pertama, keberadaan dokumen pendidikan Gibran yang telah dipakai pada Pilkada Surakarta 2020; kedua, rangkaian dokumen yang membuktikan pembahasan rancangan PKPU dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPR RI pada September 2023.

“Dengan demikian tuduhan bahwa Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 disiapkan untuk Gibran adalah tidak benar,” ujar Hasyim dalam keterangannya pada Minggu, 11 Oktober 2026.

Menurut Hasyim, Gibran memiliki Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah Pendidikan Menengah Lulusan Luar Negeri yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan pada 6 Agustus 2019. Dokumen tersebut, katanya, telah dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan Gibran pada Pilkada Wali Kota Surakarta tahun 2020.

“Fakta hukum menunjukkan Gibran memiliki ijazah pendidikan menengah atas di luar negeri, dinyatakan sah dan setara oleh lembaga yang berwenang, dan telah pernah digunakan dalam pemenuhan syarat calon Pilkada Kota Surakarta tahun 2020,” tegasnya.

Hasyim menilai bahwa fakta tersebut mendahului proses penyusunan PKPU 19/2023, sehingga tidak tepat menyimpulkan bahwa pengecualian dokumen pendidikan dalam PKPU dirancang untuk mengakomodasi Gibran. Ia menambahkan bahwa keabsahan dan status dokumen pendidikan tersebut harus diverifikasi melalui arsip resmi penerbit serta berkas pencalonan Pilkada Surakarta 2020.

Selain menyoroti riwayat dokumen pendidikan Gibran, Hasyim juga mengemukakan sejumlah surat yang berkaitan dengan pembahasan rancangan PKPU pada RDP 20 September 2023. Dokumen‑dokumen tersebut meliputi surat KPU Nomor 997/HK.02‑SD/08/2023 tanggal 19 September 2023 tentang permohonan konsultasi empat rancangan PKPU, surat DPR Nomor B/11590/PW.01/09/2023 tanggal 19 September 2023 yang berisi undangan RDP, serta surat Bawaslu Nomor 642/HK.04.01/K1/09/2023 tanggal 22 September 2023 yang menyampaikan masukan terhadap rancangan PKPU.

Hasyim juga menyebutkan notulen RDP yang ditandatangani oleh Ketua Komisi II DPR RI saat itu, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, bersama Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Pelaksana Harian Ketua Bawaslu Herwyn Jefler Hielsa Malonda, Ketua DKPP Heddy Lugito, dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar.

Dalam dokumen tersebut, pasal yang kini menjadi Pasal 18 ayat (3) tercatat sebagai bagian dari draf dengan nomor Pasal 19 ayat (2). Hasyim mengutip pernyataan Tandjung yang menyatakan tidak pernah membahas pasal tersebut dalam RDP bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu, lalu menambahkan:

“Pernyataan tersebut perlu dibantah dan diklarifikasi dengan tujuan agar kita sama-sama mengetahui situasi yang terjadi dalam RDP pada waktu itu,” ujarnya.

Ia juga menyinggung kehadiran Arsul Sani, pada saat itu anggota Komisi II DPR RI dan kini menjabat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, yang turut berpartisipasi dalam RDP tersebut.

Sumber: RMOL