Poin Penting
  • Henri Subiakto: Gibran tak lagi layak jadi Wapres setelah putusan MK & MA
  • UUD 1945 Pasal 8 ayat (2) wajib Presiden usulkan dua calon Wapres ke MPR dalam 60 hari
  • Kelalaian dapat memicu perpecahan koalisi pemerintah

WartaPurwakarta - Prof. Henri Subiakto, Guru Besar Universitas Airlangga, menegaskan pada Selasa, 3 November 2026, bahwa kegagalan menggantikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat menimbulkan beban politik signifikan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Karena dengan dua keputusan itu Gibran sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres. Kalau itu dibiarkan, isu ini akan terus jadi beban negara dan beban politik Pemerintahan Prabowo,” ujarnya.

Henri menjelaskan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang menolak surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran, menghilangkan kelayakan Gibran untuk jabatan wakil presiden. Menurutnya, proses pergantian tidak dapat diselesaikan secara sekadar administratif karena berhubungan dengan keseimbangan kekuasaan dalam koalisi pemerintahan.

Pasal 8 ayat (2) Undang‑Undang Dasar 1945 mengatur bahwa bila posisi wakil presiden kosong, Presiden harus mengajukan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pengajuan tersebut harus selesai paling lambat enam puluh hari sejak terjadinya kekosongan. Dengan demikian, wewenang memilih calon berada pada Presiden Prabowo, namun calon yang diusulkan harus memperoleh dukungan mayoritas anggota MPR, mayoritasnya berasal dari koalisi pendukung pemerintah.

Henri memperingatkan bahwa bila proses tersebut tidak dijalankan dengan cermat, “Jika tak hati-hati bisa terjadi turbulensi politik, perpecahan koalisi, atau friksi di parlemen.” Ia menekankan pentingnya konsensus politik dalam menentukan dua nama yang dapat diterima oleh MPR, mengingat potensi dampak negatif bagi stabilitas pemerintahan jika isu kebijakan kepemimpinan wakil presiden dibiarkan berlarut.

Sumber: RMOL