- KPK menyita dan mengonfirmasi pengembalian uang Rp 800 juta oleh Hercules terkait HGB Summarecon di Bogor
- Penyerahan uang dilakukan di Gedung Merah Putih oleh tim hukum Hercules pada 15 Oktober 2026
- Dugaan suap melibatkan pejabat Kementerian ATR/BPN untuk membuka blokir lahan yang dipersengketakan
WartaPurwakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa Hercules Rosario de Marshal, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP GRIB, telah mengembalikan uang tunai senilai Rp 800 juta. Uang tersebut diduga berasal dari PT Summarecon Agung (SMC) dan terkait dengan proses pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor.
Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, penyerahan uang kembali terjadi di Gedung Merah Putih KPK melalui tim hukum Hercules pada Kamis, 15 Oktober 2026. Budi menambahkan, “Kami masih dalami soal itu (maksud pemberian uang). Karena memang informasi yang kami dapatkan bahwa uang itu diberikan dari PT SMC kepada saudara HRM berkaitan dengan pengamanan, ataupun pengelolaan lahan-lahan PT SMC di wilayah Kabupaten Bogor,” ujarnya pada Jumat, 23 Oktober 2026.
Budi juga menjelaskan bahwa penyidik telah menyita uang tersebut sebagai barang bukti. “Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap uang sejumlah Rp 800 juta yang diserahkan oleh PH dari saudara HRM, di mana lahan tersebut kemudian dalam proses pembukaan blokir dan pengurusan HGB, terdapat adanya dugaan tindak pidana korupsi penyuapan yang dilakukan oleh PT SMC kepada oknum di lingkungan Kementerian ATR BPN,” papar Budi.
Ia menuturkan adanya sengketa lahan di kawasan yang dikelola SMC, di mana beberapa warga mengklaim memiliki sertifikat atas sebagian tanah tersebut. “Jadi memang dalam satu kawasan ini awalnya ada dugaan sengketa karena ada beberapa warga yang mengklaim memiliki sertifikat tanah dari sebagian tanah yang dikelola oleh PT SMC yang kemudian mengajukan tutup blokir ke Kantah Bogor,” jelasnya.
Menurut Budi, SMC kemudian diduga memberikan uang kepada oknum di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membuka blokir tersebut, sehingga proses HGB dapat dilanjutkan. “Ya, untuk pengelolaan lahan itu, salah satunya pengamanan,” tandanya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Pernyataan Budi mengenai penyerahan uang pada hari Kamis tercatat sebagai berikut: “Hari ini, Kamis (15/10), penyidik melakukan penyitaan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai Rp 800 juta dari NMB (kuasa hukum dari HRM),” ujarnya. Ia menutup dengan menegaskan, “Uang dimaksud diduga merupakan uang yang diterima oleh HRM dari PT SMC, berkaitan dengan pengelolaan lahan di wilayah Bogor dan permintaan dari PT SMC untuk melakukan pembukaan blokir dan pengurusan HGB‑nya diduga terjadi tindak pidana korupsi penyuapan kepada oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN.”
Sumber: Pojok Satu