Poin Penting
  • Heru Subagia menilai wacana pemakzulan Gibran lewat DPR sulit karena hambatan politik dan konstitusional
  • Sufmi Dasco Ahmad menegaskan penghormatan DPR pada putusan Mahkamah Konstitusi
  • Pengusul harus menyajikan dasar hukum kuat untuk hak angket, kata Heru pada 13 Oktober 2026

WartaPurwakarta - Heru Subagia, analis politik lulusan FISIPOL UGM, menyatakan bahwa upaya mengajukan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghadapi rintangan baik dari sisi politik maupun konstitusi. Ia menekankan bahwa penggunaan hak angket sebagai sarana untuk memulai proses tersebut harus disertai pemetaan kekuatan partai di parlemen serta kejelasan landasan hukum yang relevan.

Menurut Subagia, pernyataan Sufmi Dasco Ahmad—yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra—menyiratkan sikap DPR yang tetap menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Dasco saja sudah memberi aba-aba penolakan. Artinya, teman-teman yang mendorong pemakzulan lewat DPR perlu membaca realitas politik secara lebih objektif,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa inisiatif pemakzulan yang didukung oleh tokoh-tokoh seperti Ray Rangkuti dan Denny Indrayana sebaiknya didasarkan pada kajian yang mendalam mengenai dasar hukum, prosedur konstitusional, serta dukungan politik yang diperlukan. Subagia mengingatkan bahwa sekadar mengandalkan tekanan publik tidak cukup; pengusul harus mengidentifikasi pelanggaran hukum yang dituduhkan, menguraikan pasal-pasal yang dianggap dilanggar, dan menyajikan argumen konstitusional yang dapat meyakinkan DPR untuk melanjutkan proses.

“Pertanyaan utamanya sederhana. Apa dasar hukum yang cukup kuat sehingga DPR harus menggunakan hak angket? Apa dalil konstitusionalnya? Ini yang sampai sekarang perlu dijelaskan secara terang kepada publik,” katanya pada Selasa (13/10/2026).

Subagia menegaskan bahwa pemecatan presiden atau wakil presiden tidak dapat dilaksanakan semata-mata karena tekanan politik. Proses tersebut harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pernyataan DPR tentang dugaan pelanggaran, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, dan, bila diperlukan, penyerahan kasus ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sesuai prosedur yang berlaku.

Di samping aspek hukum, Subagia menyoroti konsentrasi kekuatan partai-partai koalisi pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran yang menguasai mayoritas kursi DPR. “Kekuatan politik pendukung pemerintahan saat ini sangat besar. Hampir seluruh kekuatan parlemen berada dalam koalisi yang sama. Karena itu, saya mempertanyakan bagaimana cara mengonsolidasikan dukungan politik sebesar itu untuk agenda pemakzulan,” ujarnya.

Ia menutup dengan menekankan pentingnya kejelasan argumentasi bagi para pengusul, agar upaya tersebut tidak berakhir pada perdebatan semata, melainkan dapat menapaki jalur konstitusional yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber: Pojok Satu