- HMI MPO Unhas meminta DPR dan MPR menindaklanjuti putusan MK tentang syarat pendidikan Wakil Presiden
- Koordinator Fikram menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam pemenuhan kualifikasi jabatan publik
- Penundaan tindakan legislatif dapat menimbulkan ruang tafsir dan ketidakpastian politik
WartaPurwakarta - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Universitas Hasanuddin (Unhas) menyampaikan tuntutan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar segera menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyoroti masalah pada persyaratan pendidikan bagi calon Wakil Presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Kamis, 8 Oktober 2026, oleh Fikram, Koordinator Komisariat Universitas Hasanuddin Cabang Makassar, melalui siaran pers yang diterima media. Dalam penyampaiannya, ia menekankan, "Pemenuhan kualifikasi jabatan publik merupakan bagian fundamental dari legitimasi demokrasi."
Fikram menambahkan bahwa putusan MK belum cukup hanya menjadi catatan yudisial; ia menilai, “Kita dihadapkan pada pertanyaan pokok: apabila MK dalam pertimbangannya menguraikan tidak adanya bukti yang meyakinkan, lalu melalui mekanisme apa dan oleh lembaga mana persoalan pemenuhan syarat konstitusional ini diselesaikan secara tuntas?”
Menurut koordinator tersebut, penundaan oleh legislatif dapat membuka celah interpretatif yang berpotensi menggangu kepastian proses politik, terutama bila regulasi terkait syarat jabatan berubah tanpa prosedur yang jelas. Ia mengacu pada mandat Pasal 24C ayat (1) jo. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang melarang pengadilan menghindari penyelesaian perkara.
MPO Unhas menuntut agar DPR dan MPR menggunakan fungsi masing-masing—legislasi dan pengawasan ketatanegaraan—untuk menyesuaikan atau memperbaiki regulasi yang mengatur persyaratan pendidikan Wakil Presiden. “Oleh karena itu, guna mencegah lahirnya preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan, kami mendesak DPR dan MPR untuk mengambil langkah konstitusional dengan menindaklanjuti temuan persidangan MK tersebut melalui fungsi pengawasan ketatanegaraan,” tegasnya.
Ia menegaskan pula bahwa desakan ini tidak berarti menuntut pemakzulan terhadap Wakil Presiden, melainkan mengajak lembaga legislatif menjalankan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. “Desakan ini bukan merupakan pernyataan otomatis bahwa Wakil Presiden harus dimakzulkan, melainkan dorongan agar DPR dan MPR menjalankan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945,” ujar Fikram.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Dengan menekankan pentingnya kepastian hukum dan transparansi, HMI MPO Unhas berharap proses legislasi dapat selesai dalam kerangka waktu yang terdefinisi, sehingga tidak menimbulkan perdebatan lanjutan di masa mendatang.
Sumber: Pojok Satu