Poin Penting
  • IAW menilai program pemerintah menyasar kebutuhan dasar jutaan warga
  • Pengawasan diperlukan untuk mencegah manfaat program salah sasaran atau bocor
  • Evaluasi harus mengukur dampak nyata bagi penerima manfaat

WartaPurwakarta - Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus meminta pelaksanaan berbagai program yang dijalankan pemerintahan Prabowo terus dikawal melalui sistem pengawasan yang kuat. Langkah itu dinilai penting karena program-program tersebut menjangkau masyarakat dalam jumlah besar.

Menurut Iskandar, keberpihakan pemerintah kepada masyarakat tercermin dalam kebijakan di sektor gizi, kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi. Ia mengingatkan, luasnya cakupan program harus sejalan dengan pengawasan agar anggaran dan manfaatnya tidak jatuh ke pihak yang tidak berhak.

"Negara sedang berusaha mengubah sumber daya publik menjadi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat," kata Iskandar dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.

IAW mencatat sejumlah kebijakan pemerintah, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, program bagi petani dan nelayan, serta penanganan piutang macet tertentu untuk UMKM.

Iskandar mengatakan belanja negara melalui berbagai program itu tidak hanya berorientasi pada proyek fisik maupun aktivitas birokrasi. Dana publik, menurut dia, juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari jutaan penduduk.

Ia menilai skala program yang besar turut memperpanjang mata rantai transaksi, mulai dari pemasok, pelaksana, hingga penerima manfaat. Karena itu, seluruh tahapan perlu mendapat pengawasan.

"Karena itulah, kebijakan yang berpihak kepada rakyat harus dilindungi oleh sistem audit yang juga berpihak kepada rakyat," ujar Iskandar.

MBG yang mulai dijalankan pada 6 Januari 2025 menjadi salah satu program yang disorot IAW. Program tersebut melibatkan proses panjang, dari pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, penggunaan tenaga kerja, sampai pendistribusian kepada penerima.

Iskandar menekankan keberhasilan MBG tidak cukup dinilai dari jumlah porsi yang tercatat atau target penerima yang ditetapkan. Pemerintah perlu memastikan jumlah warga yang betul-betul menerima makanan, intensitas pelayanan, kualitas gizi, serta kecocokan antara biaya yang dibayarkan dan makanan yang diterima.

"Satu porsi makanan yang dicatat tetapi tidak pernah diberikan berarti tujuan anggaran tidak tercapai. Demikian pula, apabila nilai bahan pangan yang dibayar tidak sesuai dengan kualitas yang diterima, masyarakat menjadi pihak yang dirugikan," jelasnya.

Dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat, Iskandar mengapresiasi langkah pemerintah menyediakan akses pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin. Namun, ia menilai pencapaian program tidak bisa hanya diukur dari jumlah bangunan sekolah dan asrama.

Pemerintah, kata dia, perlu menjamin siswa yang diterima berasal dari kelompok sasaran, mendapatkan pendidikan bermutu, tinggal di fasilitas yang aman, serta memiliki peluang meningkatkan kondisi keluarganya.

IAW juga menyoroti Cek Kesehatan Gratis. Iskandar menyebut evaluasi program kesehatan tersebut tidak seharusnya berhenti pada angka kunjungan. Identitas individu yang diperiksa, penyakit yang ditemukan, dan tindak lanjut medis perlu menjadi indikator manfaat.

"Pemeriksaan yang berhasil menemukan penyakit tetapi tidak diikuti pelayanan yang diperlukan belum sepenuhnya mencapai tujuan kesehatan masyarakat," ungkapnya.

Pengukuran berdasarkan manfaat, menurut IAW, juga harus diterapkan pada subsidi pupuk, perumahan, kampung nelayan, revitalisasi sekolah, kesejahteraan guru, dan penyelesaian piutang UMKM. Hal yang perlu dipastikan ialah manfaat negara benar-benar diterima kelompok yang menjadi sasaran.

IAW menilai penilaian atas dua tahun pemerintahan harus dilakukan secara adil. Kekurangan dalam pelaksanaan program perlu dibenahi, sementara manfaat yang telah dirasakan masyarakat juga harus diperhitungkan.

"Kelemahan pelaksanaan harus diperbaiki. Penyimpangan harus ditindak sesuai hukum. Namun, manfaat yang nyata juga harus diakui," tegas Iskandar.

Sumber: RMOL