Poin Penting
  • IHSG menguat 2,66 persen pada 12 November dan naik 1,5 persen pada sesi pertama 13 November 2026
  • Mulyanto menilai investor memandang positif mundurnya Wapres demi kepastian politik
  • Sikap pasar menepis kekhawatiran Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait dampak isu pemakzulan

WartaPurwakarta - Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat mengalami penguatan signifikan usai pengunduran diri Wakil Presiden. Pada perdagangan Kamis, 12 November 2026, IHSG ditutup melesat sekitar 2,66 persen, kemudian tren kenaikan tersebut berlanjut hingga sempat menyentuh angka 1,5 persen pada sesi pertama perdagangan Jumat, 13 November 2026.

Geliat positif pasar modal ini berbanding terbalik dengan kekhawatiran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang sebelumnya sempat memperingatkan potensi efek buruk terhadap iklim investasi akibat polemik pemakzulan Gibran.

Menanggapi data bursa tersebut, Mulyanto menilai komunitas investor telah memiliki kedewasaan dalam memilah sentimen ketatanegaraan dari fundamental perekonomian nasional.

"Faktanya, pasar tidak serta-merta bereaksi negatif. Investor tampaknya mampu membedakan antara dinamika politik dan fundamental makroekonomi. Bahkan, ada indikasi bahwa mundurnya Wakil Presiden dipersepsikan sebagai perkembangan yang cenderung positif karena dapat mengurangi ketidakpastian politik,” ujar Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu, 14 November 2026.

Menurut Mulyanto, pergerakan bursa saham ini memberikan pelajaran berharga mengenai arti stabilitas nasional. Menjaga kestabilan tidak selalu diartikan sebagai upaya mempertahankan status quo, melainkan memastikan sengketa ketatanegaraan diselesaikan sesuai jalur konstitusi.

"Investor membutuhkan kepastian hukum, kepastian kebijakan, dan tata kelola pemerintahan yang kredibel. Bukan sekadar keadaan politik yang tampak tenang di permukaan,” tegasnya.

Tindakan pengunduran diri Wakil Presiden dipandang dapat menciptakan ruang konsolidasi yang jauh lebih sehat bagi dunia politik dalam negeri. Berakhirnya polemik berkepanjangan lewat jalur konstitusional diharapkan mampu mengalihkan kembali energi para pemangku kebijakan pada program pembangunan, penguatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Mulyanto pun mengingatkan jajaran pemerintah agar tidak terlalu cemas serta tidak berlebihan dalam mengaitkan situasi politik dengan ancaman terhadap pasar keuangan. Walaupun IHSG dipengaruhi ragam faktor seperti dinamika global, arah kebijakan moneter, arus investasi modal, dan kinerja korporasi, tren terkini membuktikan pergantian peta politik tidak memicu aksi jual panik.

"Jangan sampai kekhawatiran terhadap reaksi pasar justru menjadi alasan untuk menunda penyelesaian persoalan konstitusional. Kepastian hukum dan tata kelola yang baik merupakan bagian penting dari fondasi kepercayaan investor,” imbuh dia.

Mengenai mekanisme pergantian kursi Wakil Presiden yang kini kosong, Mulyanto mendorong agar tahapannya dijalankan secara transparan, tertib, dan berpedoman pada ketentuan UUD 1945. Kematangan sistem kelembagaan dalam menangani peralihan kekuasaan dinilai menjadi indikator utama kekokohan suatu negara, bukan sekadar kemampuan mempertahankan figur kekuasaan.

"Pejabat boleh datang dan pergi. Tetapi konstitusi, institusi negara, dan kepentingan rakyat harus tetap tegak. Justru di situlah stabilitas politik dan kepercayaan ekonomi mendapatkan fondasinya,” pungkas Mulyanto.

Sumber: RMOL