- Jimly Asshiddiqie minta partai politik di DPR musyawarah soal pemakzulan Gibran
- Indrajaya tekankan DPR tak boleh mengabaikan putusan MK dan MA
- Jika Gibran tak relakan mundur, DPR harus pakai hak konstitusionalnya
WartaPurwakarta - Indrajaya, anggota Komisi II DPR RI, menanggapi seruan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie pada Senin 9 November 2026 di Jakarta. Ia menegaskan bahwa pernyataan Jimly sebagai “penjaga konstitusi” harus menjadi acuan bagi parlemen dalam menilai tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Saya mengapresiasi Prof. Jimly yang berbicara sebagai penjaga konstitusi. Ketika beliau mengingatkan putusan MK dan MA harus menjadi pegangan, itu suara akal sehat yang wajib didengar dan DPR tidak mungkin mengabaikan dua putusan itu,” kata Indrajaya. Ia menambahkan, “Jangan sampai konstitusi hanya menjadi macan kertas. Putusan pengadilan bukan sekadar dokumen, tetapi harus dihormati dan ditindaklanjuti oleh lembaga negara sesuai kewenangannya, termasuk DPR.”
Menurutnya, tiga isu hukum yang melatarbelakangi permintaan pemakzulan perlu menjadi bahan pertimbangan utama fraksi‑fraksi di DPR. Indrajaya menolak agar proses legislatif terperangkap dalam perhitungan politik kompromistis, sekaligus memperingatkan agar konsolidasi politik tidak memperpanjang ketidakpercayaan publik.
“Konsolidasi politik memang penting, tetapi jangan sampai terlalu lama sehingga menggerus kepercayaan publik. DPR harus berani mengambil langkah konstitusional karena bijaksana bukan berarti diam,” ujarnya.
Ia juga menyoroti aksi‑aksi protes warga, termasuk penurunan foto Wapres di Yogyakarta, sebagai indikasi meningkatnya political distrust. “Ini menunjukkan adanya political distrust yang tidak boleh dianggap remeh. Jangan biarkan persoalan ini menggantung dan berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih besar bagi bangsa,” tegas Indrajaya.
Mengenai solusi, ia mengusulkan agar pimpinan partai politik di DPR mengadakan musyawarah pada masa persidangan berikutnya untuk mencari jalan keluar. Pengunduran diri Gibran secara sukarela dipandang sebagai opsi yang dapat menjaga stabilitas pemerintahan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Pengunduran diri secara terhormat dapat menjadi salah satu jalan penyelesaian. Namun jika tidak ada langkah sukarela, DPR wajib mempertimbangkan penggunaan hak konstitusionalnya sesuai UUD 1945,” pungkasnya.
Sumber: RMOL