Poin Penting
  • Irjen ATR/BPN Wahyu Widada menekankan pengawasan internal harus berorientasi pencegahan, bukan sekadar menemukan kesalahan
  • Seluruh aparatur ATR/BPN diminta menutup ruang bagi praktik percaloan dan penyalahgunaan kewenangan
  • Penguatan sistem pengawasan berbasis risiko diharapkan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pertanahan

WartaPurwakarta - Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat mekanisme pengawasan internal agar potensi penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan urusan pertanahan dapat ditangkal sejak dini. Langkah ini diwujudkan melalui pendekatan pengawasan yang bersifat proaktif dan berbasis risiko, sehingga tata kelola organisasi tetap berjalan akuntabel serta sesuai regulasi yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan oleh Inspektur Jenderal ATR/BPN Wahyu Widada saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

"Fungsi pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penemuan kesalahan. Kita harus mampu mengidentifikasi potensi risiko, mencegah terjadinya penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret," tegas Wahyu Widada.

Menurut Wahyu Widada, orientasi pengawasan yang menitikberatkan pencegahan merupakan komponen krusial dalam membentuk pemerintahan yang akuntabel. Dengan mengenali risiko lebih awal dan memberikan rekomendasi perbaikan yang tepat, setiap unit kerja di lingkungan ATR/BPN diharapkan mampu mengantisipasi permasalahan sebelum berkembang, sekaligus meningkatkan mutu pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan.

Di hadapan jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan pejabat Kementerian ATR/BPN yang mengikuti rakor tersebut, Wahyu Widada juga menyerukan pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan setiap tugas.

"Setiap aparatur harus bekerja secara profesional dan berintegritas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan," tegasnya.

Wahyu Widada menyatakan optimismenya bahwa kombinasi antara pengawasan yang berorientasi pencegahan dan integritas seluruh jajaran akan mendorong terciptanya sistem kerja Kementerian ATR/BPN yang makin profesional dan akuntabel. Upaya tersebut dinilai akan turut memperkokoh kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan yang diselenggarakan sesuai aturan.

"Kita harus berada di garis terdepan untuk memastikan hadirnya rasa keadilan di dalam masyarakat. Tidak penting siapa yang lebih hebat karena keberhasilan adalah ketika suatu tujuan dapat kita capai bersama. Pemenangnya adalah rakyat," pesan Wahyu Widada kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional