Poin Penting
  • Kemenimipas membangun Ekosistem Satu Data BMN untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas aset negara
  • Biro BMN menggandeng Pusdatin guna menyelaraskan kebijakan tata kelola dengan infrastruktur teknologi informasi
  • Inovasi Star Aset BMN diselaraskan dengan SIMAN V2 guna mencegah tumpang tindih pencatatan data

WartaPurwakarta - Tata kelola Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) kini diperketat melalui perancangan Ekosistem Satu Data BMN. Kebijakan ini menyatukan standardisasi regulasi, digitalisasi sistem, serta mekanisme proteksi kekayaan negara demi memastikan pengelolaan yang lebih akuntabel dan terbuka.

Kepala Bagian Penatausahaan BMN Biro BMN Kemenimipas, Lukman Agung Widodo, mengungkapkan bahwa kolaborasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) menjadi langkah krusial dalam menyelaraskan manajemen aset dengan akselerasi teknologi informasi.

Menurut Lukman, keberhasilan digitalisasi pengelolaan aset tidak dapat bertumpu semata pada pembuatan aplikasi baru. Diperlukan landasan kebijakan yang padu, keseragaman data, alur proses bisnis yang jelas, serta sistem proteksi aset yang andal. Regulasi tata kelola tersebut menjadi fondasi utama penertiban aset secara menyeluruh, mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, penatausahaan, hingga tahap penghapusan BMN.

Sebagai langkah pendukung pengawasan di lapangan, Kemenimipas turut menghadirkan inovasi digital bertajuk Star Aset BMN. Sarana ini berfungsi memantau dinamika aset sekaligus mempercepat identifikasi persoalan tata kelola. Meski demikian, operasional peranti tersebut tetap dihubungkan dengan pangkalan data resmi pemerintah, salah satunya SIMAN V2, guna mencegah terjadinya tumpang tindih informasi inventaris.

“Star Aset BMN tidak ditempatkan sebagai pengganti sistem sumber data resmi, melainkan sebagai instrumen pendukung transformasi digital yang dibangun berdasarkan kebutuhan organisasi dan standar tata kelola sistem informasi,” ujar Lukman dalam keterangan, Rabu (4/11/2026).

Agenda diseminasi tersebut turut menitikberatkan perlunya perlindungan terhadap aset tidak berwujud yang memenuhi kualifikasi BMN, seperti lisensi, peranti lunak, hingga hak kekayaan intelektual. Aset nonfisik ini wajib dilengkapi dokumen legalitas, pemantauan masa berlaku izin, serta pembatasan akses digital yang aman.

Lukman menguraikan bahwa pembangunan Ekosistem Satu Data BMN tidak sekadar menggabungkan informasi ke dalam satu platform. Hal yang lebih fundamental adalah penetapan standardisasi elemen data, kepastian sumber data rujukan, kejelasan otoritas pemutakhiran, dan pembentukan jalur pertukaran informasi yang terproteksi. Integrasi ini diharapkan menghasilkan data BMN yang akurat, komprehensif, dan mudah diverifikasi untuk kebutuhan analisis risiko maupun pengambilan keputusan strategis.

Pada pelaksanaannya, Biro BMN bertugas mengokohkan regulasi serta alur bisnis pengelolaan, sementara Pusdatin menangani perancangan arsitektur data, keandalan teknologi informasi, keamanan siber, dan keterhubungan antarsistem.

“Kami berharap pengembangan Ekosistem Satu Data BMN dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan,” katanya.

“Sehingga pengelolaan kekayaan negara di lingkungan Kemenimipas semakin efektif, transparan, dan akuntabel serta mampu mendukung peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik,” imbuhnya.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional