Poin Penting
  • Dugaan penyadapan melibatkan satu jenderal bintang empat, tiga inspektur jenderal, dan satu komisaris besar
  • CEO Promedia Group Agus Sulistriyono minta penyelidikan mengungkap perintah dan penerima laporan
  • Polisi berada di bawah Presiden, menimbulkan pertanyaan tentang rantai komando

WartaPurwakarta - Sebuah laporan menyebutkan bahwa sejumlah perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diduga terlibat dalam aksi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurut informasi yang beredar, operasi tersebut konon melibatkan satu jenderal bintang empat, tiga inspektur jenderal, serta seorang komisaris besar.

Agus Sulistriyono, yang menjabat sebagai CEO Promedia Group, menegaskan bahwa apabila dugaan tersebut terbukti, penyelidikan tidak boleh berakhir pada pelaku teknis di lapangan. Ia menambahkan, “Kalau benar ada jenderal polisi yang menyadap Prabowo, itu atas perintah siapa? Kemudian hasil penyadapannya dilaporkan kepada siapa? Ini yang jauh lebih penting untuk dibongkar.”

Menurut Sulistriyono, struktur kepolisian berada langsung di bawah otoritas Presiden, sehingga penyadapan ilegal terhadap kepala negara menimbulkan pertanyaan mendasar tentang siapa yang memberi perintah dan siapa yang menerima hasil intelijen tersebut. “Polisi itu berada di bawah Presiden. Kalau ada polisi menyadap Presiden secara ilegal, untuk kepentingan siapa? Tidak mungkin informasi dikumpulkan tanpa tujuan. Apakah untuk kepentingan sendiri atau ada pihak lain yang membutuhkan?” ujarnya.

Pihak yang menyampaikan informasi menilai bahwa waktu pelaksanaan penyadapan menjadi faktor krusial, mengingat data yang diduga diambil dapat berkaitan dengan strategi pertahanan dan rahasia negara. Karena kedudukan Polri yang berada di bawah Presiden, setiap tindakan penyadapan terhadap pejabat setingkat Presiden atau Menteri Pertahanan harus dilacak hingga sumber perintahnya.

Penyelidikan masih dalam tahap awal, dan pihak berwenang belum mengonfirmasi secara resmi keberadaan atau kronologi operasi tersebut. Semua pihak menunggu klarifikasi lebih lanjut mengenai keterlibatan para perwira dan tujuan akhir dari penyadapan yang diduga terjadi.

Sumber: DelikJabar