Poin Penting
  • Dedi Kurnia Syah menegaskan sanksi harus memberi kompensasi ke Indonesia
  • Presiden Prabowo tak dapat ditekan oleh Singapura
  • Singapura rencanakan amandemen Undang‑Undang Pencemaran Kabut Lintas Batas

WartaPurwakarta - Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), menyampaikan pandangannya dalam wawancara dengan RMOL pada Kamis, 29 Oktober 2026. Menurutnya, pemberian denda atau sanksi kepada perusahaan yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan di Indonesia tidak menjadi masalah, asalkan hasilnya menjadi kompensasi bagi Indonesia dan tidak menguntungkan pihak Singapura. Ia menambahkan, “Karena bagaimanapun selama ini perusahaan itu juga untungkan Singapura.”

Ia juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto bukanlah pemimpin yang dapat ditekan begitu saja oleh negara tetangga. “Langkah Indonesia saat ini soal tekanan Singapura sudah benar, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sepertinya muncul sebagai satu-satunya menteri yang memahami kemauan dan gerak langkah Presiden,” ujarnya.

Dedi mengingatkan pemerintah Singapura untuk memperhatikan keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit asalnya yang beroperasi di wilayah Indonesia. Menurutnya, isu kebakaran hutan tidak boleh dipandang semata‑mata dari dampak bagi negara tetangga; tanggung jawab bersama dalam pelestarian lingkungan harus menjadi fokus. Ia menutup dengan menekankan pentingnya kesepakatan diplomatik dalam menjaga kawasan hijau, sambil menegaskan bahwa kedaulatan tetap menjadi hak eksklusif Indonesia. “Perlu ada kesepakatan diplomatis terkait menjaga kelestarian kawasan hijau, meskipun tetap saja kedaulatan harus dipahami sebagai hak Indonesia, bukan hak negara tetangga.”

Sementara itu, pemerintah Singapura pada Rabu, 28 Oktober 2026, menggelar pertemuan di The Treasury untuk memanggil pimpinan sepuluh perusahaan yang diduga terhubung dengan kebakaran hutan dan lahan yang memicu kabut asap lintas batas. Dalam rapat tersebut hadir Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong, Menteri Senior K Shanmugam, serta Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Grace Fu.

Singapura berencana menelusuri potensi keterlibatan perusahaan melalui operasi, hubungan korporasi, hingga rantai pasokan yang dapat berkontribusi pada kebakaran. Laporan CNA mencatat bahwa delapan kelompok perusahaan yang hadir meliputi Bumitama Agri, First Resources, Golden Agri‑Resources, Indofood Agri Resources, Kencana Agri, TSH Resources, Wilmar International, dan Sinar Mas Group. Perwakilan Sinar Mas juga mewakili Asia Pulp & Paper Company serta anak perusahaannya di China, sehingga total perusahaan yang terwakili mencapai sepuluh.

Menteri Grace Fu mengumumkan rencana amandemen terhadap Transboundary Haze Pollution Act pada sidang parlemen berikutnya. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memberi kekuatan hukum pada proses penilaian independen, serta menjadikan penolakan atau ketidakpatuhan terhadap penyelidikan sebagai tindak pidana. Ia menyatakan, “Saya akan membuat amandemen terhadap Undang‑Undang Pencemaran Kabut Lintas Batas pada sidang parlemen berikutnya untuk memberikan kerangka kerja ini kekuatan hukum. Perusahaan yang tidak mematuhi akan melakukan pelanggaran. Kami akan menggunakan wewenang kami untuk melindungi kesehatan warga Singapura.”

Sumber: RMOL