Poin Penting
  • Dugaan penyadapan ilegal menjadi salah satu topik dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan 10 eks Kapolri
  • Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku tidak hadir dalam pertemuan sehingga tidak mengetahui ada tidaknya arahan khusus dari presiden
  • Sejumlah fraksi DPR secara informal mendorong agar RUU Penyadapan segera dibahas pada masa sidang mendatang

WartaPurwakarta - Topik dugaan penyadapan ilegal mencuat dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto bersama sepuluh mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Persoalan itu menjadi salah satu dari sejumlah agenda strategis yang dibahas, di saat proses hukum atas kasus tersebut sudah berjalan di tangan aparat penegak hukum.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam), Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa pembahasan soal dugaan penyadapan ilegal memang berlangsung dalam pertemuan itu. Kendati demikian, ia mengaku belum dapat memastikan apakah Presiden Prabowo memberikan instruksi maupun perhatian khusus terhadap pengusutan kasus tersebut.

"Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal penyadapan ilegal. Kita sama-sama tahu bahwa pada saat ini persoalan tersebut sudah ditangani oleh aparat penegak hukum, sehingga itu menjadi salah satu bagian daripada pembahasan yang disampaikan presiden," ujar Dasco dalam laman resmi DPR RI, dikutip pada Selasa (10/11/2026).

Dasco menjelaskan bahwa dirinya tidak turut hadir dalam pertemuan antara presiden dan para mantan Kapolri itu. Ketidakhadirannya membuat ia tidak mengetahui secara rinci arah pembicaraan maupun kemungkinan adanya arahan khusus dari kepala negara terkait penanganan kasus penyadapan ilegal tersebut.

"Saya tidak tahu karena saya tidak ikut dalam pertemuan kemarin, apakah ada atensi khusus atau tidak," ungkapnya.

Di luar proses hukum yang sedang berjalan, isu penyadapan juga berpotensi merambah ranah legislasi di parlemen. Dasco menyebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan mulai mendapat desakan dari beberapa fraksi agar pembahasannya tidak terus diulur.

Dorongan itu bahkan sudah disampaikan secara informal sebelum masa sidang DPR resmi dibuka, sehingga membuka peluang bagi RUU Penyadapan untuk kembali masuk dalam agenda legislasi parlemen ke depan.

"Soal RUU Penyadapan ini mungkin akan berkembang pada saat masa sidang. Memang secara informal sebelum masa sidang ada beberapa fraksi yang kemudian mengusulkan agar itu segera cepat dibahas," tutur Dasco.

Meski demikian, kepastian soal waktu pembahasan maupun posisi RUU itu dalam daftar prioritas DPR belum dapat ditentukan. Dasco menyatakan keputusan berikutnya masih bergantung pada dinamika yang berkembang di internal parlemen.

"Kita nanti lihat dinamika yang ada, apakah kemudian itu dijalankan dengan segera atau bagaimana," tambahnya.

Adapun kesepuluh mantan Kapolri yang hadir dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo tersebut adalah Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Jenderal Pol (Purn) Roesdihardjo, Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro, Jenderal Pol (Purn) Da'i Bachtiar, Jenderal Pol (Purn) Sutanto, Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri, Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo, Jenderal Pol (Purn) Sutarman, Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti, serta Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional