- Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM mencabut IUP yang menganggur lebih dari dua tahun
- Penertiban menyasar izin konsesi yang bertahun-tahun mandek dan hanya dijadikan instrumen spekulasi
- Pihak investor proyek Masela berjanji memulai kegiatan operasional dalam waktu enam bulan
WartaPurwakarta - Pemerintah menegaskan sikap keras terhadap para pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang membiarkan area konsesinya terlantar. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembatalan izin bagi perusahaan yang tidak memperlihatkan operasional nyata dalam kurun waktu melampaui dua tahun.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Negara sewaktu menghadiri agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 inisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Grand Ballroom Convention JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026. Penertiban tersebut dipandang mendesak guna menghentikan penelantaran kekayaan bumi Indonesia sekaligus melindungi kepentingan finansial negara.
"Saya memberi instruksi kepada Menteri ESDM, lebih dari dua tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut!" tegasnya.
Prabowo menyoroti realitas di lapangan perihal banyaknya hak kelola tambang yang sudah diserahkan kepada pelaku usaha, namun tidak digarap selama bertahun-tahun. Menurutnya, obral izin kepada pihak yang minim kompetensi dan keseriusan justru merugikan bangsa, terutama bila konsesi itu hanya dijadikan komoditas spekulasi semata.
"Masalahnya, banyak konsesi kita berikan, puluhan tahun tidak dikerjakan. Inilah yang sedang kita tertibkan," ujar Prabowo.
Sebagai contoh konkret, proyek di kawasan Masela disinggung Presiden karena dinilai terbengkalai sampai 28 tahun tanpa perkembangan memadai. Prabowo mengaku telah menagih kepastian langsung dari pihak Jepang terkait kesiapan Inpex dalam mengeksekusi proyek energi tersebut, yang kemudian dibalas dengan janji bahwa aktivitas lapangan akan bergulir dalam enam bulan ke depan.
"Insyaallah, mereka kemarin, mereka hadir dan mereka janji dalam enam bulan akan sudah mulai kegiatan aktivitas. Ya, kita lihat saja nanti ya," ungkapnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Di hadapan para peserta rakornas, Prabowo menekankan perlunya kehati-hatian ekstra bagi jajaran pemerintah dalam menerbitkan izin di masa mendatang, terutama memastikan kapasitas pemohon dalam menjalankan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi.
"Karena itu, kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Kita harus teliti, yang kita percayakan konsesi itu dia benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankan," demikian disampaikan Presiden.
Sumber: RMOL