Poin Penting
  • Jansen menyebut Suket 6 Agustus 2019 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum oleh MA
  • Ia menilai Gibran dapat mengundurkan diri atau DPR dan MPR menempuh mekanisme Pasal 7A UUD 1945
  • Jansen menyatakan tindak lanjut politik berada pada kewenangan DPR dan MPR

WartaPurwakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon menilai putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Surat Keterangan (Suket) bertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum berdampak terhadap legitimasi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Menurut Jansen, amar putusan MA memuat perintah yang jelas, termasuk menarik dokumen tersebut dari pihak yang menguasainya untuk kemudian dimusnahkan. Ia membandingkannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang, menurut dia, masih membuka ruang penafsiran.

"Kalau terkait putusan MK kemarin kita diam, walaupun banyak yang mengkritik saya karena diam, masih oke lah. Karena putusannya sendiri memang masih sedikit agak tanggung: 'belum ditemukan atau tidak ditemukan'," kata Jansen lewat akun X miliknya, Minggu, 1 November 2026.

Ia mengatakan status hukum Suket itu berkaitan dengan syarat Gibran dalam menduduki jabatan Wakil Presiden. Jansen menyoroti poin ketiga amar putusan MA yang memerintahkan pemusnahan dokumen tersebut.

"Karena putusan MA ini telah menyatakan Suket 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum, bahkan lebih jauh lagi di poin 3 hakim memerintahkan untuk dimusnahkan, maka mau tidak mau saya harus mengatakan: secara hukum, legitimasi Mas Gibran saat ini selaku Wapres, mengikuti kalimat yang ada di Pasal 7A UUD, sudah tidak lagi memenuhi syarat," tegasnya.

Jansen menyebut terdapat dua opsi bagi Gibran. Pilihan pertama ialah mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden, sedangkan opsi kedua berupa langkah politik DPR bersama MPR melalui mekanisme Pasal 7A UUD 1945.

"Jika letterlijk mengikuti amar atau kalimat dalam putusan MA sebagai sumber hukumnya, maka status Mas Gibran saat ini tidak lagi sah dan batal demi hukum sebagai Wapres, mengikuti status Suket yang dipakai," ujarnya.

Ia menekankan bahwa putusan pengadilan perlu ditindaklanjuti dan tidak sekadar menjadi dokumen. Jika Gibran tidak mengundurkan diri, kata Jansen, DPR dan MPR memiliki peran untuk menjalankan langkah terkait jabatan kenegaraan itu.

"Kalau perkara pidana itu eksekutornya jaksa, perdata eksekutornya jurusita, kalau perkara ini karena terkait jabatan kenegaraan, jika orangnya tidak mau mundur sendiri, maka DPR cq MPR-lah yang jadi eksekutornya. Kalau tidak, putusan ini hanya sekadar berhenti di atas kertas saja," jelasnya.

Namun, Jansen belum mau mengulas kemungkinan proses politik yang akan berlangsung di DPR dan MPR. Ia menyatakan pembahasan tersebut telah menjadi urusan pihak-pihak yang berwenang di lembaga negara.

"Apakah perkara ini akan lanjut ke eksekusi politik di DPR cq MPR, mari bersama kita tunggu. Kalau soal ini belum level saya untuk membicarakannya. Ini sudah masuk urusan para dewa-dewa yang maqomnya ada di langitan," tuturnya.

Jansen menegaskan seluruh pandangannya merupakan sikap pribadi sebagai politisi yang memiliki latar belakang hukum, setelah mencermati putusan MA yang baru dikeluarkan.

"Demikian sedikit pendapat saya, untuk teman-teman dan rekan media yang sejak semalam bertanya soal ini. Sekali lagi, ini pendapat pribadi saya, berdasarkan sumber hukum putusan MA yang baru saja keluar," tandasnya.

Sumber: RMOL