- Rekaman percakapan telepon BJ Habibie dan Jaksa Agung Andi Ghalib bocor pada Februari 1999 dan memicu tekanan politik besar
- Australia diduga menyadap Presiden SBY berdasarkan dokumen Edward Snowden yang terungkap November 2013
- Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto melalui sistem LIMS
WartaPurwakarta - Sejumlah kasus penyadapan terhadap presiden dan pejabat tinggi negara telah mewarnai dinamika politik Indonesia, mulai dari era pemerintahan BJ Habibie hingga masa kepemimpinan Prabowo Subianto. Berikut catatan kronologis peristiwa tersebut.
**Bocornya Percakapan Telepon BJ Habibie**
Pada Februari 1999, rekaman pembicaraan telepon antara Presiden BJ Habibie dan Jaksa Agung Andi Ghalib tersebar ke publik. Isi percakapan rahasia itu menyangkut proses pemeriksaan hukum terhadap mantan Presiden Soeharto. Peristiwa ini menimbulkan tekanan politik luar biasa terhadap pemerintahan transisi kala itu dan berujung pada pengunduran diri Andi Ghalib dari kursi Jaksa Agung. Transkrip percakapan tersebut kemudian dipublikasikan oleh majalah Panji Masyarakat pada 24 Februari 1999. Hingga kini, pihak yang merekam pembicaraan itu tidak pernah teridentifikasi.
**Penyadapan Australia terhadap Presiden SBY**
Hubungan diplomatik Indonesia dan Australia sempat memanas setelah dugaan penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta sejumlah pejabat Indonesia mengemuka pada November 2013. Informasi ini mencuat menyusul publikasi dokumen rahasia oleh media internasional yang bersumber dari Edward Snowden, mantan kontraktor intelijen Amerika Serikat.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia menyampaikan protes diplomatik kepada Australia. Presiden SBY menuntut penjelasan resmi sekaligus jaminan bahwa aktivitas serupa tidak akan terulang. Ketegangan antara kedua negara berangsur mereda setelah Indonesia dan Australia menandatangani Joint Understanding on a Code of Conduct di Bali pada 28 Agustus 2014, yang mengatur kode etik bersama terkait kerja sama intelijen dan keamanan.
**Tiga Alat Sadap Ditemukan di Rumah Dinas Jokowi**
Peristiwa lain yang menyita perhatian publik adalah ditemukannya tiga perangkat penyadap di kediaman dinas Joko Widodo saat ia masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Kejadian itu berlangsung pada Desember 2013, namun baru diungkap ke publik pada Februari 2014. Ketiga alat tersebut ditemukan di tiga lokasi berbeda, yakni kamar tidur, ruang tamu pribadi, dan ruang makan yang kerap digunakan untuk rapat.
Jokowi mengaku baru mengetahui keberadaan perangkat itu setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi khusus. Langkah pengamanan rumah dinas pun diperketat, termasuk pemberian arahan kepada setiap petugas yang memiliki akses ke kediaman tersebut. Meski begitu, Jokowi memilih tidak melaporkan temuan itu ke kepolisian. Ia mengaku sudah mengetahui persoalan tersebut sejak beberapa waktu sebelumnya dan tidak ingin memperpanjang masalah. Badan Intelijen Negara (BIN) pada saat itu membantah keterlibatannya dalam aksi penyadapan terhadap Jokowi.
**Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden Prabowo**
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Kasus terbaru melibatkan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Ketiganya adalah Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan, Irjen Ahrie Sonta Nasution selaku Kepala Divisi Hukum Polri, serta Irjen Eko Hadi Santoso yang berstatus Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Berdasarkan hasil penyidikan, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melewati proses verifikasi yang semestinya. Nomor-nomor tersebut kemudian disadap tanpa keterkaitan dengan proses penegakan hukum, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan.
Kasus ini mengemuka setelah seorang petugas yang mengetahui adanya dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada sistem LIMS mengajukan laporan polisi pada 30 Oktober 2026. Penyidik turut menyita sejumlah barang bukti dalam proses pengusutan perkara ini.
Sumber: RMOL