Poin Penting
  • Jimly minta delapan partai parlemen segera musyawarah
  • Pertemuan "Aksi Bela Rakyat Bela Indonesia" digelar 8 November 2026 di lapangan Masjid Universitas Al‑Azhar Indonesia, Jakarta Selatan
  • Fokus pada pelaksanaan putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran serta lima poin aspirasi publik

WartaPurwakarta - Prof. Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menekankan pada sebuah pertemuan yang dihadiri tokoh masyarakat di lapangan Masjid Universitas Al‑Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, pada Minggu 8 November 2026, bahwa delapan partai politik yang kini duduk di parlemen harus segera mengadakan musyawarah. Ia menegaskan hal tersebut sebagai langkah untuk menanggapi lima aspirasi yang disampaikan oleh berbagai organisasi kemasyarakatan, termasuk satu poin yang menuntut penegakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Jimly, “Ini adalah seperti yang tadi saya gambarkan, letupan aspirasi dari nurani rakyat dan dari akal sehat, ya, para tokoh‑tokoh, ya, pemimpin masyarakat mengenai perkembangan keadaan.” Ia menambahkan bahwa kelima poin tersebut memiliki bobot yang setara, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan masalah internal kepolisian.

Pernyataan lebih lanjut menggarisbawahi urgensi bagi pimpinan partai: “Cuma poin terakhir itu agak terlalu halus. Maksudnya itu supaya apa yang sudah diputuskan oleh MK, diputuskan oleh MA, nah itu dijadikan pegangan untuk mengambil keputusan supaya ada penyelesaian keributan yang nggak habis‑habis ini.”

Jimly juga menegaskan peran partai dalam proses politik saat ini: “Lima aspek itu tadi mudah‑mudahan didengar oleh para pimpinan partai, oleh apa namanya, pejabat eksekutif dan legislatif. Ya terutama adalah pimpinan partai, delapan partai. Kan yang menentukan sekarang ini pimpinan partai.”

Ia memperingatkan bahwa penundaan penyelesaian isu-isu tersebut dapat mengganggu stabilitas pemerintahan selama tiga tahun ke depan. “Yang intinya apa yang terjadi sekarang ini enggak boleh dibiarkan. Lima poin itu sama pentingnya. Termasuk apa namanya, pemberantasan di internal kepolisian,” pungkasnya.

Sumber: RMOL