- Putusan MK nomor 01/PHPU.PRES‑XXIV/2026 dibacakan 6 Oktober 2026
- Presiden Jokowi mengubah penjelasan tentang riwayat sekolah Gibran sebelum dan sesudah putusan
- Fraksi DPR belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai implikasi putusan
WartaPurwakarta - Jokowi memberikan keterangan yang berbeda mengenai latar belakang pendidikan Gibran Rakabuming Raka, putra mantan Gubernur Jawa Barat, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan pada Selasa, 6 Oktober 2026, bahwa syarat pendidikan tidak menjadi halangan bagi jabatan wakil presiden. Sebelum sidang MK, Presiden menegaskan bahwa Gibran menempuh pendidikan dasar dan menengah pertama di Solo, kemudian melanjutkan studi di Singapura dan Australia. Namun, usai keputusan MK, ia menyoroti perbedaan antara sistem pendidikan luar negeri dengan sistem di Indonesia.
Erizal, direktur ABC Riset dan Konsultasi, menilai perubahan penjelasan itu signifikan. “Respons Jokowi pada awal proses persidangan di MK dengan setelah putusan MK, berbeda sama sekali,” ujarnya. Ia menambahkan, “Sementara respons Jokowi setelah putusan MK lebih banyak tentang pendidikan di luar negeri yang berbeda sama sekali dengan Indonesia.” Erizal juga mencatat bahwa pernyataan Jokowi beririsan dengan klaim Gibran yang menyatakan tidak mungkin tidak lulus SMA karena telah menempuh jenjang sarjana di Singapura, serta dengan penjelasan konsultan pendidikan Ina Liem mengenai jalur pendidikan yang ditempuh Gibran.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengamati bahwa fraksi‑fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat belum mengeluarkan sikap yang jelas terhadap putusan MK tersebut. “Belum terlihat secara tegas suara masing-masing fraksi DPR terkait p,” katanya.
Kedua perkembangan ini muncul pada Jumat, 9 Oktober 2026, menambah tekanan publik untuk memperoleh konsistensi penjelasan mengenai kualifikasi pendidikan Gibran serta menuntut kejelasan posisi partai‑partai politik di parlemen.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sumber: Pojok Satu