- Jokowi memberi penjelasan berbeda sebelum dan sesudah putusan MK
- Mahkamah Konstitusi tidak temukan ijazah Gibran
- Hakim Adies Kadir sampaikan putusan 6 Oktober 2026
WartaPurwakarta - Presiden Joko Widodo memberikan keterangan yang berubah terkait latar belakang sekolah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan pada 6 Oktober 2026. Menurut Erizal, direktur ABC Riset & Consulting, Jokowi pada awal persidangan MK mampu menjelaskan secara runtut jalur pendidikan Gibran di Indonesia, Singapura, Australia, dan kembali ke Singapura. Erizal mengutip pernyataan Jokowi yang kemudian beralih menekankan pendidikan luar negeri setelah keputusan MK keluar, menambahkan, "Respons Jokowi pada awal proses persidangan di MK dengan setelah putusan MK, berbeda sama sekali."
Erizal menilai perubahan itu serupa dengan tanggapan Gibran yang menolak kemungkinan tidak lulus SMA, mengingat ia sudah menempuh studi S1 di Singapura. Ia menyatakan, "Kalau berbeda, kan kacau juga? Respons Gibran bahwa tak mungkin dia tak lulus SMA, sementara dia kuliah S1 di Singapura, juga dipakai oleh Jokowi."
Selanjutnya, Erizal membandingkan penjelasan Jokowi dengan analisis konsultan pendidikan Ina Liem mengenai sistem pathway yang diikuti Gibran, dan berpendapat, "Sepertinya Ina Liem lebih paham pendidikan yang dijalankan Gibran daripada Jokowi, sejak awal."
Erizal juga mengingat kembali pernyataan Jokowi sebelumnya yang menyebutkan dirinya yang menjemput dan memilihkan sekolah terbaik bagi Gibran. Ia menyoroti adanya inkonsistensi, "Tapi entah kenapa satu persoalan yang sama, yakni pendidikan Gibran, respons Jokowi bisa berbeda-beda dari waktu ke waktu? Aneh juga kan?" dan menutup dengan, "Tidak pula berbeda-beda dari waktu ke Waktu."
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sementara itu, pada sidang pleno MK di ruang sidang Pleno pada Selasa 6 Oktober 2026, hakim Adies Kadir menegaskan bahwa tidak ada bukti kuat yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan kelulusan Sekolah Menengah Atas atau setara, sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang‑Undang Pemilu. Hakim tersebut menambahkan, "Sekalipun dalam persidangan tidak ditemukan atau didapatkan bukti yang meyakinkan Mahkamah yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu, Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para Pemohon."
Sumber: RMOL