- perubahan sikap Jokowi dimaksudkan melindungi karier Gibran
- Jokowi diprediksi melobi ketua partai termasuk Prabowo agar Gibran tidak dimakzulkan
- Pilihan strategis akan tergantung pada elektabilitas Prabowo menjelang Pilpres 2029
WartaPurwakarta - Analisis politikus M. Jamiluddin Ritonga, dosen komunikasi politik di Universitas Esa Unggul, mengemukakan dua skenario yang dapat menjelaskan pergeseran posisi Presiden Joko Widodo terkait nasib politik putranya, Gibran Rakabuming Rasyid.
Skenario pertama berakar pada dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan persyaratan pendidikan Gibran. Menurut Ritonga, keputusan tersebut menurunkan citra dan kepercayaan publik terhadap Wakil Presiden. “Pascaputusan MK, reputasi dan kredibilitas Gibran sudah pada titik nadir, padahal itu adalah modal politik untuk berkontestasi pada pilpres mendatang,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta pada Sabtu 10 Oktober 2026.
Ritonga menilai Presiden Jokowi kini mengadopsi pendekatan yang lebih realistis. Fokus utama, katanya, beralih pada upaya menjaga jabatan wakil presiden tanpa harus menghadapi proses pemakzulan, alih-alih membahas kemungkinan pencalonan dua periode pada Pilpres 2029. “Bisa saja Jokowi berpikir posisi politik Gibran sudah di ujung tanduk. Bagi Jokowi, jangankan dua periode, Gibran tidak dimakzulkan saja sudah bagus,” tambahnya.
Jika pemakzulan terjadi, konsekuensinya akan sangat merusak prospek politik Gibran. Oleh karena itu, Ritonga memperkirakan Jokowi akan memanfaatkan sisa pengaruhnya untuk melobi para ketua umum partai, termasuk Presiden Prabowo Subianto, agar Gibran tetap berada dalam pemerintahan. “Untuk itu, Jokowi tampaknya akan menggunakan sisa-sisa pengaruhnya untuk melobi para ketua umum partai untuk tidak memakzulkan Gibran. Termasuk tentunya Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Menurut analis tersebut, langkah tersebut dapat diartikan sebagai strategi mundur satu langkah untuk mengamankan beberapa langkah ke depan. “Jadi, Jokowi disini menganut falsafah mundur selangkah untuk maju beberapa langkah,” ujarnya.
Skenario kedua menyangkut ketidakpastian Jokowi terhadap peluang Prabowo pada Pilpres 2029. Perubahan narasi menjadi “Pemilu masih jauh” memberi ruang bagi Jokowi menyiapkan strategi politik yang lebih fleksibel. Ritonga menilai bahwa dengan tidak mengikat dukungan pada skema Prabowo‑Gibran untuk dua periode, Jokowi berupaya memastikan masa depan politik putranya tidak sepenuhnya bergantung pada keputusan Prabowo atau koalisi partai pendukung.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Jika mendekati Pilpres 2029 peluang Prabowo melemah, Jokowi berpotensi menempatkan Gibran sebagai calon presiden dengan pasangan yang memiliki elektabilitas tinggi. Sebaliknya, bila Prabowo masih kuat, skema Gibran sebagai calon wakil presiden tetap dipertahankan. “Jadi, perubahan sikap itu tampaknya disengaja. Sebab dengan perubahan sikap itu Jokowi bisa lebih bebas menentukan Gibran menjadi capres atau tetap menjadi cawapres,” jelasnya.
Ritonga menyimpulkan bahwa arah politik Jokowi menjelang Pilpres 2029 akan ditentukan oleh perhitungan elektabilitas Prabowo serta peluang Gibran untuk melanjutkan karier politiknya. “Mana yang akan dipilih Jokowi bergantung keterpilihan Prabowo saat mendekati Pilpres 2029, Bila keterpilihan Prabowo masih tinggi, Jokowi akan tetap merapat. Sebaliknya, bila keterpilihan Prabowo rendah, Jokowi tampaknya akan meninggalkannya,” pungkasnya.
Sumber: RMOL