Poin Penting
  • JPPI minta pemerintah selesaikan pendidikan dasar gratis di semua sekolah
  • JPPI serukan pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan
  • Koordinator Ubaid Matraji tekankan transparansi dan kepastian dana bagi guru non‑ASN

WartaPurwakarta - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengemukakan lima usulan kebijakan pada rangkaian evaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menegaskan bahwa kebijakan harus menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Usulan pertama menuntut pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU‑XXII/2024 secara menyeluruh, yakni menyediakan pendidikan dasar tanpa biaya di sekolah negeri maupun swasta. JPPI menekankan perlunya skema pembiayaan yang jelas agar beban tidak berpindah ke keluarga peserta didik dan agar sekolah swasta tetap dapat beroperasi.

Usulan kedua menyasar alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut data rancangan APBN 2027, pemerintah menempatkan sekitar Rp240 triliun untuk MBG dalam total alokasi pendidikan sebesar Rp820,9 triliun. “Namun, dalam rancangan awal APBN 2027, pemerintah kembali memasukkan sekitar Rp240 triliun anggaran MBG dalam alokasi pendidikan sebesar Rp820,9 triliun. Berdasarkan konstruksi tersebut, anggaran yang tersisa untuk pendidikan di luar MBG hanya sekitar Rp580,9 triliun, atau kurang lebih 14 persen dari total belanja negara yang direncanakan saat itu,” ujar Ubaid dalam keterangan tertulis Senin (19/10/2026). JPPI meminta pemerintah menampilkan komposisi akhir anggaran pendidikan setelah APBN 2027 disahkan dan memastikan bahwa alokasi pendidikan tidak kurang dari 20 persen APBN tanpa menghitung MBG, sesuai Putusan MK Nomor 40/PUU‑XXIV/2026 yang mengharuskan pemisahan dana MBG paling lambat pada APBN 2028.

Tiga rekomendasi berikutnya berfokus pada perbaikan fasilitas sekolah yang rusak, penanggulangan anak tidak bersekolah, serta peningkatan kesejahteraan guru yang tidak berstatus ASN. JPPI menyoroti pentingnya transparansi penggunaan dana agar publik dapat menilai seberapa besar sumber daya yang tersedia untuk kebutuhan pendidikan, termasuk gaji guru dan perbaikan infrastruktur.

Secara keseluruhan, JPPI menuntut pemerintah tidak hanya menyelesaikan aspek regulatif, melainkan juga menyediakan mekanisme pendanaan yang dapat diimplementasikan di lapangan, sehingga setiap anak di Indonesia dapat mengakses pendidikan tanpa halangan ekonomi.

Sumber: Pojok Satu