Poin Penting
  • Kapolri Suyudi Ario Seto menolak dugaan konflik internal dalam penyelidikan penyadapan Presiden Prabowo
  • Tiga jenderal aktif Polri dijadikan tersangka dan ditahan di Rutan Mabes Polri
  • Penetapan tersangka didasarkan pada bukti dan pasal KUHP serta UU ITE

WartaPurwakarta - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa proses hukum terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak dipengaruhi oleh persaingan atau kepentingan pribadi di dalam institusi kepolisian. Pernyataan itu disampaikan setelah beliau menerima kunjungan Persatuan Purnawirawan Polri di Gedung Rupatama, Markas Besar Polri, pada Kamis 5 November 2026.

Dalam keterangan tertulis, Suyudi menegaskan, "Kami meyakinkan bahwa ini semua murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apapun." Ia menambahkan bahwa langkah tersebut merupakan upaya menjaga integritas dan memperbaiki citra institusi, serta demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Selama pertemuan, Kapolri meminta seluruh anggota Polri untuk tetap melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, serta memperkuat kehadiran polisi di tengah masyarakat melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para purnawirawan yang hadir, menyebut kunjungan mereka sebagai dukungan moral yang berharga bagi kepolisian.

Bareskrim Polri sebelumnya telah menahan tiga jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus penyadapan tersebut. Mereka adalah mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), serta Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH). Selain ketiganya, Irjen Slamet Uliandi tercatat sebagai saksi dalam penyelidikan.

Ketiga jenderal tersebut dikenai Pasal 258 KUHP serta Pasal 332 ayat 1 dan 2 KUHP, dan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saat ini mereka berada di Rumah Tahanan Mabes Polri menunggu proses hukum selanjutnya.

Sumber: Pojok Satu