Poin Penting
  • Dugaan penyadapan melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit dan dua pejabat Polri
  • Tiga tersangka ditahan dan dihadapkan pada pasal KUHP serta UU ITE
  • Aktivis FORSIBER menyatakan kasus ini memberi ruang bagi Prabowo menunjukkan ketegasan hukum

WartaPurwakarta - Kasus dugaan penyadapan yang menjerat mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta dua pejabat tinggi Polri membuka peluang bagi Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki citranya. Aktivis Forum Sipil Bersuara (FORSIBER), Hamdi Putra, menilai bahwa “Kasus Listyo membuka ruang bagi Prabowo untuk memperlihatkan ketegasan pada bidang penegakan hukum,” sebagaimana dikutip pada Rabu 4 November 2026.

Menurut temuan awal penyidik, tindakan penyadapan diduga berlangsung antara tahun 2025 dan 2026. Penyidik masih memerlukan klarifikasi mengenai mekanisme pelaksanaan, pihak-pihak yang mengetahui, serta alasan mengapa tindakan tersebut baru terungkap belakangan.

Bareskrim Polri telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam penyelidikan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, sejumlah pejabat negara, serta tokoh politik. Ketiga tersangka tersebut berinisial LSP, ASN, dan EH, yang masing-masing diidentifikasi sebagai mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, dan Widyaiswara Kepolisian Utama di Sekolah Pimpinan Polri Irjen Eko Hadi.

Komjen Asep Safrudin, Kepala Bareskrim Polri, menjelaskan bahwa ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyelidikan mengungkap dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Dalam konferensi pers di Mabes Polri pada Selasa 3 November 2026, ia menyatakan, “Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, ya, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha.”

Ketiga tersangka kini berada di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri. Mereka dijerat dengan beberapa pasal, antara lain Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara), Pasal 332 KUHP yang mengatur akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE dengan ancaman pidana hingga delapan tahun penjara.

Sumber: RMOL