- Kejagung memulihkan Rp24 triliun atau 86 persen dari total Rp28,6 triliun aset perkara korupsi sepanjang 2025
- Capaian Kejagung melampaui perolehan pengembalian aset oleh KPK dan Polri
- Praktisi hukum menilai penyitaan aset oleh aparat Adhyaksa menghadirkan keadilan substantif
WartaPurwakarta - Kejaksaan Agung menorehkan kontribusi paling dominan dalam menyelamatkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Mengacu pada data pemerintah per Februari 2026, total pemulihan aset perkara korupsi sepanjang 2025 menyentuh angka Rp28,6 triliun. Dari nominal tersebut, Kejaksaan Agung menyumbangkan porsi terbesar senilai Rp24 triliun atau setara 86 persen.
Angka penyelamatan aset oleh korps Adhyaksa tersebut berada jauh di atas perolehan lembaga penegak hukum lainnya, yakni Polri yang mencatatkan Rp2,37 triliun dan KPK sebesar Rp1,53 triliun.
Capaian pemulihan aset bernilai jumbo ini menuai apresiasi dari praktisi hukum Masriadi Pasaribu. Ia menilai aparat kejaksaan berhasil membuktikan efektivitas penindakan hukum tanpa banyak kegaduhan.
"Kejagung tidak hanya memburu koruptor kakap, tapi memastikan uang rakyat yang dirampok itu kembali," kata Masriadi kepada wartawan, Rabu 21 Oktober 2026.
Masriadi memandang pendekatan hukum yang diterapkan Kejaksaan Agung saat ini sudah tepat sasaran. Menurut dia, efek jera dari pemberantasan rasuah tidak boleh terbatas pada vonis kurungan fisik semata, melainkan wajib diiringi perampasan kembali aset yang dicuri.
"Kalau koruptor hanya dihukum tapi uangnya tetap dinikmati keluarganya, itu gagal. Yang dilakukan Kejagung sekarang, buru orangnya, sita asetnya, kembalikan ke negara. Itu keadilan substantif," kata Masriadi.
Penyelamatan uang negara tersebut bersumber dari penuntasan sederet perkara korupsi skala besar. Sejumlah kasus yang berhasil dipulihkan asetnya antara lain perkara tata kelola minyak mentah Pertamina yang mencatatkan kerugian Rp968,5 triliun, serta skandal niaga timah pada PT Timah Tbk dengan nilai kerugian mencapai Rp300 triliun.
Kasus lainnya meliputi penyerobotan kawasan hutan sawit oleh PT Duta Palma berkerugian Rp78 triliun, kemudian kasus lahan tebu PT Inhutani V Lampung yang menghasilkan sitaan area seluas 32.375 hektare serta uang tunai Rp1 triliun.
Penyidik kejaksaan juga mengembalikan kerugian dari penyelewengan tata kelola nikel di Sulawesi Utara senilai Rp401,6 miliar, manipulasi transfer pricing sebesar Rp2 triliun, serta dugaan korupsi pengadaan Makan Bergizi Gratis (MBG) sejumlah Rp10 triliun.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Terakhir kasus ekspor CPO dan minyak goreng," kata Masriadi.
Merujuk pada deretan kasus kakap yang ditangani, Masriadi menegaskan angka pemulihan Rp24 triliun tersebut merupakan wujud nyata di lapangan, bukan sekadar klaim administratif.
"Itu kerja senyap yang hasilnya nyata. Ini yang harus diapresiasi publik," pungkas Masriadi.
Sumber: RMOL