Poin Penting
  • Sebanyak 17 pegawai Lapas Cibinong dijatuhi hukuman disiplin, termasuk pemecatan Kalapas Wisnu Hani Putranto dari status ASN
  • Klaster mewah tanpa izin di bantaran sungai dibangun secara swadaya tanpa alokasi APBN dan tak tercatat sebagai BMN
  • Tim investigasi menemukan pelanggaran disiplin PNS serta keberadaan dua warga binaan di ruang asimilasi

WartaPurwakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) menjatuhkan hukuman terhadap 17 aparatur sipil negara (ASN) menyusul terbuktinya penyalahgunaan wewenang terkait keberadaan klaster mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong. Hukuman terberat diberikan kepada Kalapas Cibinong, Wisnu Hani Putranto, yang resmi dilepas dari posisinya sekaligus dipecat dari status ASN.

Penetapan sanksi tersebut diumumkan oleh Irjen Kemen Imipas Rudi Setiawan saat menggelar konferensi pers di kantor kementerian, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 5 Oktober 2026.

"Kalapas lama dan Kalapas baru kita periksa dan kita jatuhi hukuman. Wisnu diberhentikan jadi ASN," kata Rudi.

Selain Wisnu, tindakan tegas menyasar 16 pegawai lain di lingkungan lembaga pemasyarakatan tersebut dengan gradasi sanksi yang berlainan. Rinciannya mencakup satu orang pemecatan dari ASN, lima pegawai diganjar sanksi disiplin berat, serta 11 orang lainnya menerima sanksi disiplin kategori sedang.

Rudi menjelaskan, penjatuhan sanksi merupakan tindak lanjut dari investigasi mendalam tim pemeriksa. Berdasarkan hasil penelusuran, tindakan para pegawai tersebut dinyatakan terbukti menyalahgunakan wewenang dan melanggar ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 perihal Disiplin PNS.

Persoalan di Lapas Cibinong ini mencuat ke publik setelah Komisi XIII DPR RI menggelar inspeksi mendadak dan mendapati zona khusus yang menyerupai klaster mewah. Di tempat tersebut, ditemukan sejumlah sarana yang tidak lazim untuk fasilitas hunian narapidana, seperti pusat kebugaran hingga fasilitas simulator golf yang tengah digarap.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Kemen Imipas mengerahkan tim gabungan guna menelusuri asal-usul proyek. Rudi memaparkan bahwa fasilitas tersebut berdiri tanpa memakai uang negara.

"Bangunan ini bukan bersumber daripada anggaran APBN. Ini swadaya sendiri dan tidak terdaftar di barang milik negara," ujar Rudi.

Pelanggaran kian bertambah lantaran proyek fisik itu tidak mengantongi izin mendirikan bangunan resmi. Ditambah lagi, posisinya berdiri di zona sempadan aliran sungai yang dilarang untuk pendirian bangunan fisik.

"Tidak punya izin untuk mendirikan bangunan. Kalau kita lihat bersama, itu aliran sungai dan ini dilarang dan tidak boleh didirikan bangunan," katanya.

Penyisiran tim Inspektorat Jenderal Kemen Imipas juga menyasar sarana lain di area lapas. Salah satunya ruang asimilasi di area belakang tiga kontainer yang lazim dijadikan lokasi latihan. Di lokasi tersebut, petugas memergoki keberadaan dua orang warga binaan pemasyarakatan.

Temuan dua narapidana di area itu kini tengah didalami secara khusus oleh tim pemeriksa guna mengidentifikasi pihak yang memberikan izin serta aturan pemanfaatan ruangannya. Rudi menegaskan bahwa rentetan pelanggaran ini dikategorikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang berlandaskan PP Nomor 94 Tahun 2021, dengan ancaman ganjaran mulai dari penurunan jabatan, pencopotan dari posisi struktural, hingga pemberhentian dinas.

Sumber: Bogor Daily - Jawa Barat