Poin Penting
  • Kemenag terbitkan Juknis Himayatu Thalabah lewat model safeguarding
  • Pedoman menjadi acuan nasional untuk sistem perlindungan santri di pesantren
  • Juknis menekankan pencegahan, kebijakan, dan layanan pemulihan korban

WartaPurwakarta - Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan penerbitan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Transformasi Tata Kelola Sistem Perlindungan Santri, yang disebut Himayatu Thalabah, dengan pendekatan safeguarding. Dokumen ini tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pesantren Nomor 13 Tahun 2026 dan ditetapkan sebagai standar nasional bagi seluruh pesantren dalam membangun mekanisme perlindungan yang terintegrasi pada tata kelola lembaga, bukan sekadar respons insiden.

Direktur Jenderal Pesantren, Basnang Said, menyampaikan pada Kamis, 5 November 2026, di Jakarta, bahwa pedoman tersebut dirancang untuk menjadi acuan bagi pengasuh, pengurus, dan tenaga pendidik dalam memperkuat struktur perlindungan santri. “Juknis ini menjadi panduan untuk pengasuh sampai pengurus pesantren dalam proses penguatan tata kelola sistem perlindungan santri. Dalam bahasa Arab kita menyebutnya sebagai Himayatu Thalabah melalui model safeguarding,” ujarnya.

Menurut Basnang, pedoman ini menekankan pentingnya menjaga pesantren sebagai lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan dan pelecehan seksual. “Juknis disusun dengan tujuan menjaga pesantren sebagai ruang aman dan nyaman bagi anak sebagai santri, yang bebas dari segala bentuk kekerasan, perundungan, termasuk kekerasan seksual, melalui pembangunan sistem pelindungan yang melekat pada tata kelola pesantren,” tambahnya.

Basnang menyoroti karakteristik unik pesantren, yakni pola pendidikan berasrama yang melibatkan interaksi intensif antara santri, kiai, ustadz, dan musyrif selama 24 jam. Pola ini menjadi landasan pembentukan akhlak, kemandirian, dan disiplin, namun sekaligus menciptakan kerentanan yang perlu dikelola secara terstruktur. “Kehidupan bersama yang begitu dekat juga menyimpan kerentanan yang perlu dikelola secara sistematis dan transparan, terlebih karena sebagian besar santri masih berusia anak,” katanya.

Untuk menanggapi hal tersebut, Juknis mengadopsi pendekatan child safeguarding yang bersifat preventif dan kontinu, mencakup kebijakan, budaya, prosedur, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. “Safeguarding (aspek keselamatan) bekerja lebih dahulu dan terus-menerus menyasar seluruh santri, menata kebijakan, budaya, prosedur, dan kapasitas sumber daya manusia, serta menempatkan satuan lembaga pesantren sebagai pihak yang bertanggung jawab,” jelas Basnang. Ia menekankan bahwa tanggung jawab utama menciptakan lingkungan aman terletak pada orang dewasa dan institusi, bukan pada anak.

Harapannya, pedoman ini akan memperdalam pemahaman pengasuh, pendidik, tenaga kependidikan, dan pengelola pesantren mengenai konsep, prinsip, serta kerangka kerja child safeguarding. Dengan demikian, mereka diharapkan dapat mengidentifikasi lebih cepat bentuk-bentuk risiko, pola grooming, serta tanda-tanda awal perundungan dan kekerasan seksual. “Juknis ini memandu pesantren dalam menyusun kebijakan pelindungan santri, kode etik perilaku, dan prosedur rekrutmen yang aman,” tegasnya.

Selain pencegahan, Juknis juga menekankan pentingnya layanan pemulihan bagi korban dan upaya rehabilitasi lingkungan pesantren pasca insiden. Sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berjenjang diatur untuk memastikan akuntabilitas. “Menjaga santri adalah amanah dari orang tua kepada pesantren. Juknis ini adalah ikhtiar kita menunaikan maqashid al-syari’ah dalam praktik pendidikan sehari-hari,” tuturnya. “Kita ingin setiap pesantren mampu mengenali dini setiap risiko, menutup celahnya, dan memastikan setiap santri yang bersuara akan didengar dan dilindungi.”

Sumber: INDOPOSCO - Nasional