- Kemenag menyiapkan insentif tenaga kepengasuhan, Prodi Manajemen Pesantren, dan Pusat Kajian Pesantren di PTKIN untuk 2027
- Dirjen Pesantren Basnang Said menyebut besarnya tanggung jawab pengasuh belum diimbangi dukungan pembiayaan memadai
- Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal Mastuki mendorong penyusunan Standar Kompetensi Khusus bagi tenaga kepengasuhan
WartaPurwakarta - Tiga program prioritas disiapkan Kementerian Agama (Kemenag) guna memperkuat ekosistem pesantren menjelang tahun 2027. Ketiga agenda tersebut mencakup penyediaan insentif bagi tenaga kepengasuhan, pembukaan Program Studi (Prodi) Manajemen Pesantren, serta pendirian Pusat Kajian Pesantren di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
Direktur Jenderal Pesantren Kemenag, Basnang Said, menerangkan bahwa tenaga kepengasuhan memegang peranan krusial dalam membentuk karakter, kedisiplinan, kemandirian, dan penanaman nilai keagamaan para santri. Meski demikian, menurut Basnang, beban tanggung jawab besar yang dipikul para pengasuh selama ini belum sepenuhnya dibarengi dukungan pembiayaan yang memadai. Oleh sebab itu, pemberian insentif kepada tenaga kepengasuhan akan kembali diperjuangkan pada tahun anggaran 2027.
"Pemberian insentif bagi tenaga kepengasuhan menjadi salah satu agenda yang akan diperjuangkan pada 2027," ujar Basnang saat rapat koordinasi di Tangerang Selatan, Sabtu (14/11/2026).
Basnang menambahkan, Kemenag turut mendorong dibentuknya Prodi Manajemen Pesantren. Langkah ini ditujukan untuk mencetak sumber daya manusia profesional yang mampu mengelola lembaga pendidikan Islam secara lebih terstruktur.
Agenda strategis berikutnya ialah mendirikan Pusat Kajian Pesantren di setiap PTKIN. Melalui pusat kajian ini, Kemenag berharap aktivitas penelitian, penyediaan basis data, serta pengembangan potensi pesantren di ranah pendidikan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan dapat diperkuat secara signifikan. Basnang juga mengharapkan perguruan tinggi tidak sekadar berperan sebagai mitra pendidikan, melainkan turut menghasilkan riset dan rekomendasi kebijakan demi pengembangan pesantren yang berkelanjutan.
Di sisi lain, Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal, Mastuki, menggarisbawahi urgensi peningkatan kompetensi tenaga kepengasuhan lewat penyusunan Standar Kompetensi Khusus (SKK). Standar ini ditujukan bagi musyrif, musyrifah, mudabbir, pembina asrama, serta tenaga pengasuhan lainnya. Mastuki menegaskan bahwa penyusunan SKK bukan dimaksudkan untuk menyeragamkan tradisi pesantren, melainkan dijadikan acuan dalam meningkatkan kualitas layanan secara bertahap.
Menurutnya, standar kompetensi tersebut tetap wajib menghormati karakteristik, kultur, dan otonomi tiap pesantren, termasuk lembaga yang masih berada pada tahap awal pengembangan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Mastuki menjelaskan bahwa penguatan kompetensi pengasuh menjadi hal mendesak karena proses pendidikan di pesantren tidak hanya berlangsung di ruang kelas. Kehidupan asrama, menurutnya, merupakan bagian integral dari pembentukan karakter dan kemandirian santri.
Ia berharap upaya penguatan pesantren pada 2027 mampu menjangkau tidak hanya aspek sarana pendidikan, tetapi juga kesejahteraan tenaga pengasuh, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan tata kelola dan keilmuan pesantren secara menyeluruh.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional