Poin Penting
  • IGA 2026 dijadikan sarana dorong inovasi menjadi budaya kerja Pemda
  • Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus tekankan inovasi harus menghasilkan nilai publik, bukan sekadar perubahan nama program
  • Contoh inovasi Mojokerto “Bajak Sambal Terasi” mengintegrasikan tabungan bank sampah dengan pembayaran pajak daerah

WartaPurwakarta - Kemendagri memanfaatkan ajang Innovative Government Award (IGA) 2026 sebagai momentum untuk menegaskan perlunya inovasi menjadi bagian tetap dalam cara kerja pemerintah daerah. Pada Selasa 3 November 2026, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyampaikan pesan tersebut dalam acara Presentasi Kepala Daerah yang menjadi bagian dari proses seleksi pemenang IGA 2026. Acara itu diselenggarakan secara hybrid dari Command Center Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) di Jakarta.

Wiyagus menekankan bahwa IGA tidak hanya berfungsi sebagai penghargaan, melainkan harus memicu pemerintah daerah untuk terus mencipta, meniru, dan memperluas praktik baik yang terbukti efektif. Menurutnya, ruang kreativitas yang diberikan kepada pemda perlu dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah secara kontekstual, terukur, dan bertanggung jawab.

“Jadi inovasi ini bukan sekadar aplikasi baru, kegiatan baru, atau perubahan nama program. Tapi inovasi ini adalah cara baru yang lebih efektif untuk menghasilkan nilai untuk publik,” ujarnya.

Selanjutnya, pejabat tersebut menyoroti tantangan yang masih dihadapi Indonesia, termasuk peningkatan produktivitas, kualitas kelembagaan, pengembangan teknologi, serta kemampuan mengubah pengetahuan menjadi nilai ekonomi. Ia mengusulkan pembangunan ekosistem inovasi yang berkesinambungan melalui kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan media. Pemda diharapkan membuka peluang bagi inovator eksternal guna memperluas replikasi solusi yang telah terbukti berhasil.

Wiyagus juga menekankan peran inovasi dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Ia menggarisbawahi bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus berlandaskan data akurat, administrasi modern, perluasan basis penerimaan, serta peningkatan layanan.

“Sinergi pusat dan daerah harus terlihat dalam proyek yang saling menguatkan, pengurangan hambatan investasi, konektivitas antardaerah, dan dampak pembangunan yang dapat dirasakan betul oleh masyarakat,” katanya.

Sebagai ilustrasi, Wiyagus mengutip inovasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto melalui aplikasi “Bayar Pajak Pakai Sampah Bisa Langsung dan Terintegrasi” atau disingkat “Bajak Sambal Terasi”. Sistem tersebut menghubungkan nilai tabungan di bank sampah dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB‑P2) secara digital, memungkinkan warga menggunakan saldo bank sampah untuk melunasi kewajiban pajak.

“Pendekatan ini menunjukkan bagaimana persoalan lingkungan, inklusi ekonomi, dan administrasi pendapatan dapat dirangkai menjadi satu. Nilai inovasinya juga terletak pada keterpaduan, kemudahan bagi warga, serta peluang menciptakan nilai ekonomi,” jelasnya.

Dalam konteks pembangunan yang berorientasi pada masyarakat, Wiyagus mengacu pada pemikiran ekonom Amartya Sen yang memandang pembangunan sebagai upaya memperluas kapabilitas manusia, memberikan kesempatan nyata bagi setiap individu untuk memilih dan menjalani kehidupan yang bermakna. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penerimaan fiskal dianggap signifikan bila dapat membuka akses lebih luas terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan publik.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional