Poin Penting
  • 895 satuan nonformal aktif di seluruh Indonesia
  • Ijazah Paket A‑C diakui setara dengan formal
  • 362 peserta TKA Paket C tahun 2026

WartaPurwakarta - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menekankan pentingnya pendidikan kesetaraan sebagai pilihan bagi warga yang terhalang faktor usia, ekonomi, atau lokasi. Plt Direktur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI), Any Sayekti, menegaskan bahwa lembaga nonformal seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berperan melengkapi sistem pendidikan formal dengan menjangkau anak tidak sekolah, pekerja produktif, serta penduduk di daerah terpencil.

Data terbaru menunjukkan terdapat 11.895 satuan pendidikan nonformal yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Lembaga‑lembaga ini menjadi ujung tombak pemerintah dalam upaya menuntaskan wajib belajar 13 tahun. Ijazah yang dikeluarkan oleh program kesetaraan—paket A, paket B, dan paket C—memiliki kedudukan hukum yang setara dengan ijazah formal, sebagaimana diatur dalam Undang‑Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan pengakuan tersebut, lulusan dapat mengajukan diri ke perguruan tinggi negeri maupun swasta, baik melalui ijazah maupun hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang diakui oleh Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025.

Any menyampaikan data partisipasi TKA pada Senin (16/11/2026): "Partisipasi warga belajar dalam TKA tahun ini mencapai 103.362 peserta Paket C secara nasional. Jumlah tersebut terdiri atas 93.274 peserta daring dan 10.088 peserta semi-daring,". Tes tersebut menggunakan mata pelajaran yang sama dengan kurikulum formal untuk menjamin kesetaraan dan validitas hasil akademik peserta.

Selain memfasilitasi kelanjutan studi, program kesetaraan juga menyediakan pelatihan vokasional dan keterampilan hidup yang diharapkan dapat meningkatkan kesiapan masuk dunia kerja atau mengembangkan usaha mandiri. Kurikulum yang diterapkan oleh satuan nonformal mengacu pada standar formal, dengan metode belajar yang meliputi tatap muka, modul, serta pembelajaran daring yang dihitung dalam Satuan Kredit Kompetensi (SKK). Evaluasi belajar dilakukan secara periodik setiap akhir semester untuk menjaga mutu pembelajaran.

Any menutup penjelasan dengan ajakan: "Dengan kurikulum yang terstandar, jaminan mutu pembelajaran, fleksibilitas waktu, serta keunggulan vokasional, kami mendorong seluruh masyarakat untuk memanfaatkan layanan pendidikan kesetaraan demi meraih masa depan dan pendidikan yang lebih tinggi."

Sumber: INDOPOSCO - Nasional