Poin Penting
  • Sebanyak 14.000 desa di Indonesia tercatat belum memiliki fasilitas taman kanak-kanak
  • Revitalisasi PAUD 2026 menyasar 19.940 satuan pendidikan dengan 17.267 sekolah telah menandatangani PKS senilai Rp10,9 triliun
  • Bantuan PIP sebesar Rp450 ribu per tahun diprioritaskan bagi 888 ribu anak usia pra-sekolah dasar

WartaPurwakarta - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menetapkan tenggat akhir 2026 untuk memastikan sekitar 14.000 desa yang hingga kini belum memiliki taman kanak-kanak (TK) dapat dijangkau layanan pendidikan anak usia dini (PAUD). Upaya itu sekaligus menjadi bagian dari percepatan pemerataan akses pendidikan dalam kerangka program Wajib Belajar 13 Tahun.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengakui bahwa kesenjangan akses PAUD masih cukup nyata di berbagai penjuru wilayah Indonesia. "Masih ada dalam data kami 14.000 desa yang belum memiliki taman kanak-kanak," ujar Abdul Mu'ti dalam keterangan resminya, Sabtu (7/11/2026).

Di luar persoalan keterjangkauan, Kemendikdasmen turut menjalankan program revitalisasi guna memperbaiki kondisi fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan. Abdul Mu'ti menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam penggunaan dana bantuan tersebut. "Seluruh bantuan harus digunakan sesuai peruntukan dan dikelola secara transparan," katanya.

Kepada para pengelola sekolah, ia juga mengingatkan agar kepatuhan terhadap aturan administrasi tetap dijaga. Apabila muncul hambatan di lapangan, termasuk yang disebabkan bencana alam, penerima bantuan diminta segera menyampaikan laporan agar pertanggungjawaban anggaran tidak terganggu.

Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Gogot Suharwoto mengungkapkan bahwa program revitalisasi PAUD pada 2026 menargetkan 19.940 satuan pendidikan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.267 sekolah telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan total nilai bantuan mencapai Rp10,9 triliun.

"Program ini sekaligus menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap lembaga pendidikan yang mayoritas dikelola masyarakat," katanya.

Gogot menjelaskan bahwa sekitar 95 persen satuan PAUD di Indonesia berstatus swasta atau dioperasikan secara mandiri oleh komunitas setempat. Selain pembenahan infrastruktur, pemerintah juga menyalurkan bantuan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) senilai Rp450 ribu per tahun bagi peserta didik TK. "Bantuan ini diprioritaskan untuk 888 ribu anak menjelang usia masuk sekolah dasar," terangnya.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional