Poin Penting
  • Sebanyak 172.323 guru non-ASN dipastikan tetap bertugas di sekolah negeri hingga 2027
  • Kebijakan mengacu pada kesepakatan DPR dan pemerintah serta telah disetujui Kementerian PANRB
  • Pemerintah menyiapkan payung hukum berupa Perpres atau PP untuk kepastian status dan seleksi CPNS

WartaPurwakarta - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan aktivitas mengajar 172.323 guru non-aparatur sipil negara di berbagai sekolah negeri tetap berlanjut sampai 2027. Keputusan tersebut memberi kejelasan bagi para pendidik yang tengah menanti penetapan status kepegawaian mereka.

Kabar ini diutarakan langsung oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, saat menggelar taklimat media bertajuk Ngopi Bareng Bu Nunuk Bersama Fortadik di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Nunuk menerangkan, kepastian izin mengajar bagi para guru non-ASN tersebut berlaku sampai mereka sukses mengantongi status ASN lewat jalur tes calon pegawai negeri sipil (CPNS). Kesepakatan itu diputuskan usai rapat koordinasi antara DPR RI bersama pimpinan pemerintah pada 6 November 2026. Guna memperkuat dasar penugasan di lapangan, masa berlaku surat edaran terkait bakal diperpanjang.

“Langkah ini telah mendapat persetujuan Kementerian PANRB,” katanya.

Saat ini, regulasi lanjutan tengah dirumuskan pemerintah demi mengamankan legalitas kerja para pendidik tersebut. Nunuk membeberkan bahwa aturan baru itu rencananya dirilis dalam bentuk peraturan presiden (Perpres) atau peraturan pemerintah (PP), yang sekaligus menjadi pintu masuk bagi mereka untuk berpartisipasi dalam perekrutan CPNS.

“Dengan perpanjangan penugasan, pemerintah berupaya menjaga keberadaan tenaga pendidik di sekolah negeri, sekaligus memberikan kepastian bagi ribuan guru non-ASN yang selama ini menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan nasional,” terangnya.

Sekretaris Ditjen GTK, Temu Ismail, memaparkan bahwa angka 172.323 orang tersebut merujuk pada guru non-ASN yang telah terdaftar resmi di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per 31 Desember 2024. Kebijakan anyar ini menyambung mandat Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang mengizinkan tenaga honorer mengajar di instansi masing-masing.

“Selama 2026, pemerintah daerah juga masih diperbolehkan memberikan gaji kepada mereka,” ujarnya.

Ditjen GTK menggariskan tiga kriteria utama penerima perpanjangan tugas ini. Guru bersangkutan wajib masuk Dapodik sebelum 31 Desember 2024, masih aktif mengajar dengan ikatan kontrak yang habis pada Desember 2026, serta mengabdi di sekolah milik pemerintah daerah.

Terkait urusan finansial, sokongan disalurkan lewat skema tunjangan dan insentif. Tunjangan Profesi Guru (TPG) diberikan kepada mereka yang telah mengantongi sertifikat pendidik dan menuntaskan beban jam mengajar. Adapun guru yang belum tersertifikasi akan memperoleh insentif khusus, ditambah peluang sokongan penghasilan dari kas APBD sesuai kemampuan masing-masing pemerintah daerah.

Langkah ini diambil tidak hanya demi melindungi masa depan tenaga pendidik non-ASN, melainkan juga untuk menjamin kelancaran aktivitas belajar mengajar di ruang kelas agar terhindar dari kendala administrasi kepegawaian.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional