- Wamendagri Ribka Haluk menekankan kualitas Perda harus diukur dari manfaat bagi masyarakat, bukan jumlah regulasi
- Penguatan kapasitas SDM perancang peraturan di daerah menjadi kebutuhan mendesak
- Pembagian peran antarlembaga dalam ekosistem hukum daerah harus terkoordinasi secara efektif
WartaPurwakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyerukan agar ekosistem penyusunan produk hukum daerah diperkuat secara menyeluruh. Menurutnya, baik Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) harus benar-benar berkualitas, menjawab kebutuhan riil masyarakat, dan sejalan dengan arah pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ribka ketika mengikuti Dialog Nasional Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen RI, Jakarta, pada Rabu (18/11/2026).
Ribka menilai, terciptanya regulasi daerah yang optimal menuntut kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan berbagai lembaga terkait. Kerja sama ini perlu terjalin sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
"Menurut Kementerian Dalam Negeri bahwa ini merupakan sebuah sinergi yang kuat dalam rangka menghasilkan produk-produk atau regulasi daerah mulai dari hulu sampai hilir," ujar Ribka.
Ia menjelaskan bahwa Perda merupakan instrumen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, proses penyusunannya harus bertolak dari kebutuhan pembangunan yang nyata serta memperhatikan karakteristik masing-masing wilayah. Dukungan kajian akademis dan ketersediaan data yang memadai juga menjadi prasyarat penting. Ribka turut mengingatkan agar Pemda tidak sekadar menduplikasi produk hukum daerah lain tanpa menyesuaikannya dengan kondisi spesifik di wilayahnya.
Di luar aspek substansi, Wamendagri menyoroti kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perancang peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Tersedianya tenaga profesional yang kompeten, alokasi anggaran yang cukup, serta kajian akademis yang mendalam dinilai menjadi fondasi utama agar setiap regulasi memiliki dasar hukum yang kokoh dan dapat diimplementasikan secara efektif.
"Bagi saya ukuran keberhasilan pembentukan Perda bukan semata-mata berapa banyak regulasi yang dihasilkan, tetapi berapa besar manfaatnya bagi masyarakat kita," tegas Ribka.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Pada kesempatan yang sama, Ribka menggarisbawahi pentingnya pelibatan masyarakat secara bermakna (meaningful participation) dalam setiap tahapan pembentukan regulasi. Partisipasi publik, menurut dia, tidak boleh berhenti sebagai formalitas belaka. Sebaliknya, ruang tersebut harus dimanfaatkan secara substantif untuk menyerap aspirasi warga sehingga produk hukum yang lahir benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat.
Ribka juga memaparkan pembagian peran antarlembaga di dalam ekosistem hukum daerah. Pemda mengemban kewenangan membentuk regulasi, Kemendagri bertugas melakukan fasilitasi, Kementerian Hukum bertanggung jawab atas harmonisasi, sedangkan DPD RI menjalankan fungsi evaluasi. Koordinasi yang berjalan efektif di antara seluruh institusi ini diperlukan agar regulasi daerah tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional.
Sumber: INDOPOSCO - Politik