- RUU Adminduk mendorong penghapusan penggunaan fotokopi KTP dengan mengandalkan integrasi data kependudukan digital
- NIK akan diperkuat sebagai identitas tunggal untuk mengakses seluruh layanan publik
- Pelanggaran terhadap ketentuan baru akan dikenai sanksi yang dipertegas dalam undang-undang
WartaPurwakarta - Praktik lama menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) setiap kali berurusan dengan layanan publik bakal ditinggalkan. Revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) yang saat ini digarap Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI mengarahkan pelayanan publik agar sepenuhnya bertumpu pada sistem data kependudukan digital yang terintegrasi.
Muhammad Khozin, anggota Komisi II DPR RI, menyampaikan bahwa rancangan undang-undang tersebut bukan semata memperbarui aturan, melainkan mengubah secara mendasar pola negara dalam melayani warganya.
"Negara tidak boleh lagi hanya menunggu masyarakat melaporkan dan mengurus kebutuhan administrasi kependudukannya (stelsel pasif). Sebaliknya, pemerintah harus lebih aktif (stelsel aktif) memastikan setiap warga memperoleh hak administrasi kependudukan," kata Khozin dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Politisi Fraksi PKB itu menjelaskan bahwa pergeseran paradigma ini menempatkan pemerintah pada posisi yang lebih proaktif dalam menjamin hak administrasi warga. Menurutnya, masyarakat selama ini terlalu dibebani proses birokrasi yang sejatinya bisa ditangani oleh negara.
"Negara harus hadir lebih aktif. Masyarakat tidak boleh terus-menerus dibebani urusan administratif yang semestinya dapat difasilitasi oleh pemerintah," jelas politisi Fraksi PKB itu.
Salah satu substansi krusial yang diusung RUU ini adalah penguatan fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai satu-satunya identitas untuk mengakses beragam layanan publik. Melalui keterpaduan data antarlembaga, kerumitan yang selama ini muncul akibat beragamnya nomor identitas dan dokumen di tiap instansi diharapkan bisa dihilangkan.
"Integrasi data harus membuat pelayanan lebih sederhana. Jangan sampai warga harus berulang kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki negara," tegasnya.
Sebagai konsekuensi, penyerahan fotokopi KTP untuk keperluan administrasi nantinya akan dilarang. Baik instansi pemerintah maupun pihak swasta diarahkan untuk memverifikasi informasi kependudukan lewat sistem digital yang saling terhubung.
"Nanti akan dipertegas berikut sanksinya di UU yang baru. Jadi masyarakat tidak perlu lagi membawa fotokopi KTP dalam setiap pengurusan administrasi yang membutuhkan informasi kependudukan. Ini transformasi substansial," tutur Khozin.
Kendati gencar mendorong digitalisasi, Khozin menekankan bahwa aspek keamanan data pribadi warga tidak boleh dikesampingkan. RUU Adminduk turut memuat penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD), mekanisme pengawasan, kanal pengaduan bagi masyarakat, serta ancaman sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan.
"Digitalisasi bukan sekadar memindahkan dokumen ke dalam bentuk elektronik. Keamanan data dan perlindungan hak warga harus menjadi prioritas," terangnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Di samping itu, rancangan regulasi ini juga diarahkan untuk memperkuat Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) agar pengelolaan data lebih terpadu, akurat, serta mampu menunjang modernisasi pelayanan publik secara menyeluruh.
"RUU ini juga mengatur penguatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), sebagai sistem pengelolaan informasi kependudukan yang terpadu, akurat, dan mendukung pelayanan publik," kata Khozin.
Khozin mengungkapkan harapannya agar revisi undang-undang ini menjadikan administrasi kependudukan lebih dari sekadar urusan pencatatan data, tetapi menjadi landasan bagi seluruh warga negara dalam memperoleh layanan dan hak-haknya.
"Dengan perubahan tersebut, administrasi kependudukan tidak semata-mata menjadi urusan pencatatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi warga untuk memperoleh berbagai layanan dan hak sebagai warga negara," tambahnya.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional