- Nama Yusril Ihza Mahendra mencuat sebagai kandidat wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka
- Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas Charles Simabura menilai Yusril memiliki kapasitas profesional dan pengalaman lintas pemerintahan yang relevan
- Yusril dipandang sebagai figur yang bisa diterima semua pihak untuk menengahi kebuntuan politik
WartaPurwakarta - Nama Yusril Ihza Mahendra, yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, mengemuka dalam perbincangan soal calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sosok Yusril dipandang memiliki kompetensi kuat untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam agenda pembenahan sistem hukum nasional.
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Charles Simabura, menyampaikan pandangannya kepada wartawan pada Rabu, 18 November 2026. Ia menekankan bahwa kebutuhan negara saat ini mengarah pada pentingnya kehadiran ahli hukum tata negara di posisi strategis.
"Saya lihat dari kebutuhan negara kita, bahwa secara ketatanegaraan, kita negara hukum, kita butuh ahli hukum tata negara yang bisa membantu presiden dalam penataan segala macam regulasi yang dibutuhkan untuk menjalankan program-program pemerintah," ujar Charles.
Charles mengakui bahwa secara ketatanegaraan, wakil presiden memiliki tugas tersendiri dan berfungsi sebagai pengganti presiden jika dibutuhkan. Meski demikian, menurutnya, jabatan tersebut juga memiliki makna simbolis yang penting karena wakil presiden berhak menyuarakan pendapatnya.
"Apalagi kepala negara seorang profesor. Kita pernah punya wakil presiden teknokrat, kita punya wakil presiden ekonom, kita punya wakil presiden pengusaha, tapi mungkin kita bisa ada presiden dari background hukum," kata Charles.
Akademisi tersebut juga menyoroti pengalaman panjang Yusril di berbagai era pemerintahan. Yusril tercatat pernah menduduki kursi menteri pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), kemudian pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga kini dipercaya di kabinet Presiden Prabowo Subianto. Pengalaman lintas rezim ini, menurut Charles, sangat relevan bagi seseorang yang akan mengisi posisi wakil presiden.
Soal latar belakang kepartaian Yusril sebagai mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Charles berpendapat hal itu bisa dipisahkan dari kapasitas profesionalnya.
"Bisa. Menjadi anggota partai itu bukan sesuatu yang kekal juga. Tapi hari-hari ini kan yang muncul itu memang kapasitas profesionalnya. Dia ditaruh sebagai Menko hukum, itu menunjukkan kepercayaan presiden terhadap beliau dalam konsep kapasitas profesionalnya," katanya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Lebih jauh, Charles menilai Yusril berpotensi menjadi figur kompromi di tengah nama-nama calon wakil presiden yang beredar. Pasalnya, Yusril dianggap memiliki kapabilitas, rekam jejak, serta penerimaan yang luas dari berbagai kalangan.
"Masuk ya, dia sebagai akademi hukum, berangkat dari teknokrat, dan ya memang menempatkan orang yang relatif bisa diterima oleh semua pihak-pihak, kapasitas dan juga pengalamanya. Kalau saya sih, nilai plusnya faktor profesional. Jadi untuk menengahi deadlock politik," demikian Charles.
Sumber: RMOL