- Wapres baru dituntut mampu menangani persoalan ekonomi, hukum, dan komunikasi publik
- Pengamat politik Hendri Satrio menyarankan wapres berasal dari kalangan sipil untuk mengimbangi latar belakang militer Prabowo
- Sufmi Dasco Ahmad dinilai memiliki pengalaman relevan karena kerap menyelesaikan persoalan eksekutif meski berposisi di legislatif
WartaPurwakarta - Pengamat politik Hendri Satrio menilai siapa pun yang kelak mengisi kursi wakil presiden mendampingi Presiden Prabowo Subianto tidak boleh sekadar menjadi pelengkap. Sosok tersebut, menurutnya, wajib memiliki kapabilitas menyelesaikan tiga tantangan besar yang dihadapi Indonesia saat ini, yaitu ekonomi, hukum, dan komunikasi publik.
Hensa, sapaan akrab Hendri Satrio, menegaskan bahwa ketiga isu itu semestinya menjadi pertimbangan pokok Prabowo ketika menentukan calon pendampingnya.
"Menurut saya, permasalahan di Indonesia ini, tiga yang terbesar itu ekonomi, hukum, dan komunikasi. Oleh karena itu, wakil presiden kita yang baru ini harus bisa membantu Presiden untuk memperbaiki tiga hal itu," ujar Hensa melalui gawai, Rabu (18/11/2026).
Di sektor ekonomi, Hensa menyebut wapres yang akan datang perlu memiliki kemampuan menjaga kepercayaan pasar serta membangun relasi solid dengan para pelaku usaha. Untuk bidang hukum, ia menekankan urgensi memilih figur berlatar belakang sipil.
Kombinasi kepemimpinan sipil dan militer, menurut Hensa, akan memberikan keseimbangan positif, terlebih mengingat Prabowo sendiri berlatar belakang militer.
"Selain mengerti hukum, juga sangat baik bila dipilih dari kalangan sipil supaya ada supremasi sipil. Pak Prabowo kan sudah militer, jadi akan sangat baik bila pendampingnya datang dari sipil," tutur Hensa.
Satu persoalan lain yang tak kalah krusial ialah komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Hensa melihat adanya paradoks dalam pemerintahan Prabowo. Pembangunan terus berjalan dan berbagai program dikerjakan, tetapi capaian itu belum sepenuhnya tercermin dalam tingkat kepuasan publik terhadap presiden.
"Pembangunan dilakukan dengan baik oleh Pak Prabowo, tapi karena tidak mampu dikomunikasikan dengan baik hingga hari ini, elektabilitas dan kepuasan publiknya turun terus. Maka diperlukan sosok wakil presiden yang mampu berkomunikasi, menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan rakyat, serta mampu berkomunikasi dengan lembaga-lembaga negara lainnya," kata Hensa.
Oleh sebab itu, wapres pengganti dituntut sanggup menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat, bukan hanya menyampaikan kebijakan, melainkan juga membangun kepercayaan publik terhadap arah serta hasil kerja kabinet.
Dalam konteks itu, Hensa menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memiliki sejumlah pengalaman yang relevan. Meskipun berposisi di lembaga legislatif, Dasco kerap kali menjadi tumpuan Prabowo dalam menangani persoalan yang sejatinya berada di ranah eksekutif. Salah satu contoh yang disoroti adalah perannya saat Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami penghentian sementara perdagangan saham atau trading halt.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Selama ini Bang Dasco, dalam posisinya sebagai wakil ketua DPR, di legislatif, justru beberapa kali menjadi andalan Pak Prabowo untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di eksekutif," terangnya.
"Misalnya, pada saat bursa efek kita trading halt atau dihentikan sementara, justru sosok Dasco yang mengunjungi bursa efek, kemudian direspons pasar sebagai simbol kehadiran pemerintah, dan akhirnya bursa kembali menguat," sambungnya.
Di luar persoalan pasar modal, Dasco juga disebut beberapa kali memimpin pertemuan para pejabat ekonomi. Ia bahkan kerap tampil langsung menemui massa saat terjadi aksi demonstrasi buruh maupun mahasiswa.
"Beberapa kali ada pertemuan para kepala-kepala ekonomi, itu juga Dasco yang memimpin pertemuan itu. Sementara pada beberapa kali demonstrasi buruh dan demonstrasi mahasiswa, Dasco yang turun langsung menemui mereka," ungkap Hensa.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional