- Kementerian ATR/BPN menerima dua rekomendasi kebijakan dari Kemenko Kumham Imipas pada Selasa 17 November 2026
- Dua rekomendasi mencakup Tata Kelola Diaspora Indonesia dan Dukungan Aspek Materi Hukum Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis
- Sepanjang 2026, Kemenko Kumham Imipas telah menyampaikan rekomendasi kebijakan strategis kepada 50 kementerian/lembaga
WartaPurwakarta - Dua dokumen rekomendasi kebijakan resmi diserahkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Selasa (17/11/2026). Masukan strategis tersebut ditujukan sebagai bahan evaluasi agar perumusan serta implementasi kebijakan di sektor pertanahan dan tata ruang lebih berpijak pada prinsip hukum dan hak asasi manusia.
Penyerahan dokumen dilakukan langsung oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, didampingi Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan, kepada Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN Ossy Dermawan di Jakarta.
Adapun dua rekomendasi yang diterima meliputi Tata Kelola Diaspora Indonesia yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berbasis Jejaring serta Dukungan Aspek Materi Hukum Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis.
Usai menerima dokumen tersebut, Wamen Ossy menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti masukan itu ke internal kementerian.
"Rekomendasi kebijakan ini akan kami bawa dan laporkan kepada Bapak Menteri dan seluruh jajaran kementerian untuk kami pelajari. Pandangan dan masukan ini akan sangat baik bagi Kementerian ATR/BPN ke depan dalam mengelola tata kelola pemerintahan, utamanya di bidang pertanahan dan tata ruang," ujar Ossy Dermawan.
Ia juga menilai langkah Kemenko Kumham Imipas dalam menyusun rekomendasi lintas kementerian sebagai upaya konstruktif.
"Rekomendasi kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sangat positif, berupaya agar seluruh kementerian dalam mengeluarkan kebijakannya juga tidak terlepas dari aspek hukum hak asasi manusia," tutur Wamen Ossy.
Selama kurun waktu 2026, Kemenko Kumham Imipas tercatat telah merumuskan sejumlah kebijakan strategis yang rekomendasinya disampaikan kepada 50 kementerian dan lembaga. Rekomendasi yang diserahkan kepada Kementerian ATR/BPN merupakan bagian dari rangkaian tersebut. Setiap dokumen disusun berdasarkan permasalahan yang telah teridentifikasi, didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memuat solusi yang bisa diterapkan secara kolaboratif.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Yusril Ihza Mahendra menekankan bahwa kualitas rekomendasi tidak ditentukan oleh tebalnya dokumen maupun intensitas pembahasan, melainkan oleh dampak nyatanya terhadap pengambilan keputusan.
"Saya berharap agar rekomendasi yang disampaikan ini mempunyai bobot yang jelas bagi kita semua. Kualitasnya tidak diukur dari panjangnya naskah atau banyaknya rapat yang dilalui. Ukurannya adalah apakah instansi penerima dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan apakah persoalan yang telah kita selesaikan dapat berkurang," pungkas Yusril Ihza Mahendra.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional