Poin Penting
  • Menteri P2MI Mukhtarudin dan Kepala Barantin Abdul Kadir Karding menandatangani MoU serta PKS di Jakarta pada 3 November 2026
  • Kerjasama bertujuan memanfaatkan fasilitas Karantina di bandara dan pelabuhan untuk melindungi serta membantu pekerja migran Indonesia
  • Tiga agenda strategis—pelayanan, pelindungan, pemberdayaan—dimasukkan dalam perjanjian, menurut Karding

WartaPurwakarta - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Badan Karantina Indonesia (Barantin) pada Selasa, 3 November 2026, di Gedung Mina Bahari, Gambir, Jakarta Pusat.

Kesepakatan tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan layanan kepada pekerja migran Indonesia pada titik keberangkatan maupun kepulangan, dengan memanfaatkan fasilitas pemeriksaan yang dikelola Barantin di bandara dan pelabuhan, baik yang melayani penerbangan internasional maupun domestik.

“Mukhtarudin menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah nyata untuk menjamin kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran,” ujar pejabat tersebut dalam acara penandatanganan. Ia menambahkan, “Ini penting, terutama ketika mereka (Pekerja Migran) menghadapi persoalan di pintu-pintu masuk dan keluar wilayah Indonesia.”

Menurutnya, meski mandat perlindungan pekerja migran dan perkarantinaan memiliki perbedaan fungsi, kedua bidang tersebut bersinggungan dalam penyediaan layanan publik yang berkaitan dengan mobilitas lintas negara. “Kalau soal persepsi, kami sudah sama. Tinggal implementasi dari persepsi yang sama ini kita tuangkan dalam sebuah MoU dan Perjanjian Kerja Sama,” tegas Mukhtarudin.

Barantin, yang mengoperasikan sejumlah pos pemeriksaan strategis di bandara dan pelabuhan, akan menyediakan ruang bagi petugas P2MI guna memberikan informasi, pendampingan, serta penanganan awal terhadap masalah yang dihadapi pekerja migran. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kadir Karding, menjelaskan bahwa kerja sama mencakup tiga agenda utama: pelayanan, pelindungan, dan pemberdayaan pekerja migran.

“Pekerja Migran harus memahami serta mematuhi ketentuan perkarantinaan guna mencegah masuk dan tersebarnya hama, penyakit, maupun organisme pengganggu,” kata Karding.

Dengan memadukan jaringan fasilitas karantina Barantin dan program perlindungan P2MI, diharapkan pekerja migran Indonesia dapat memperoleh dukungan yang lebih terkoordinasi sejak mereka melintasi perbatasan Indonesia hingga kembali ke tanah air.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional