- Wamendagri Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah memperkuat pengawasan tembakau melalui sinkronisasi regulasi dan penegakan hukum
- Kemendagri bertugas memastikan aturan daerah selaras dengan kebijakan nasional sekaligus mencegah intervensi industri rokok
- Pembentukan satuan tugas khusus Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dinilai efektif menekan pelanggaran di tingkat daerah
WartaPurwakarta - Pemerintah daerah diminta mengambil langkah lebih tegas dalam menekan peredaran serta konsumsi produk tembakau melalui harmonisasi payung hukum dan pengawasan ketat di lapangan. Permintaan ini disuarakan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat berbicara pada forum Asia Pacific Subregional 2026: Tobacco Control Leadership Program di Bali, Jumat (13/11/2026).
Kelancaran penerapan kebijakan di tingkat lokal, menurut Bima, sangat bergantung pada keterpaduan data mutakhir serta sinergi lintas sektor.
"Karena itu, saya mendorong seluruh komunitas dan para pemimpin daerah untuk meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak guna memperkuat gerakan pengendalian tembakau dan memperbarui data prevalensi merokok di setiap daerah," ujarnya.
Bima mengingatkan aparatur pemerintah daerah agar mengamati pergeseran pola promosi yang dilancarkan produsen tembakau. Penetrasi pasar saat ini tidak hanya bertumpu pada transaksi langsung di pertokoan, gerai ritel, maupun kafe, melainkan telah merambah pendekatan gaya hidup dan ajang olahraga. Situasi tersebut menuntut kepekaan otoritas daerah dalam menyaring berbagai strategi pemasaran yang menyasar publik.
Terkait kerangka aturan, Kementerian Dalam Negeri memegang mandat untuk memastikan seluruh produk hukum yang digodok pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota tetap sejalan dengan regulasi nasional. Keselarasan ini dinilai penting untuk menjaga konsistensi pembatasan promosi rokok di gerai penjualan, sekaligus menangkal intervensi korporasi dalam penyusunan aturan daerah.
"Standar kebijakannya sudah jelas. Kami mendorong gerakan untuk mencegah iklan produk tembakau di tempat penjualan, misalnya," tegasnya.
Di samping penataan payung hukum, kepatuhan terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) turut menjadi perhatian utama. Bima menegaskan bahwa ketersediaan aturan di atas kertas tidak akan berdampak optimal tanpa tindakan disiplin dari para kepala daerah.
"Kemajuan memang sudah dicapai, tetapi penguatan implementasi masih sangat diperlukan," ujarnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Ia mengapresiasi inisiatif sejumlah pemerintah daerah yang membentuk satuan tugas terpadu KTR. Keterlibatan aparat kepolisian bersama jajaran perangkat daerah di dalam tim penegak dinilai efektif menindak para pelanggar. Pola kerja sama ini diharapkan dapat direplikasi oleh wilayah lain dengan menyesuaikan karakteristik setempat.
Dukungan dari Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (BSPH) dalam gerakan pengendalian tembakau juga disambut positif oleh Wamendagri. Kemitraan strategis tersebut dinilai perlu diperluas, khususnya melalui pemanfaatan pusat pemantauan guna mengidentifikasi dinamika di lapangan serta menangkal intervensi industri terhadap perumusan kebijakan publik.
"Mari kita perkuat dan tingkatkan kolaborasi serta kerja sama," pungkasnya.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional