Poin Penting
  • Muhammad Herindra melaporkan kejadian ke Presiden Prabowo Subianto
  • Tindakan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dianggap ilegal dan berpotensi makar
  • Istana tetap waspada dan minta penyelidikan transparan

WartaPurwakarta - Muhammad Herindra, pimpinan Badan Intelijen Negara (BIN), menyampaikan laporan secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di dalam kompleks Istana Kepresidenan pada Jumat, 6 November 2026. Dalam pertemuan tersebut, Herindra menilai perilaku Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta rekannya sebagai tindakan yang melanggar hukum dan dapat berujung pada makar.

“**Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang ilegal, dan mengarah ke tindakan yang makar. Itu saja**,” tegas Herindra saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden.

Ketika ditanya siapa yang memberi perintah kepada Listyo dan kelompoknya untuk melakukan penyadapan, Herindra tidak memberikan jawaban dan tetap diam. Ia juga tidak mengungkapkan rincian isi laporan yang akan diserahkan kepada Presiden, selain menyatakan, “**Saya harus ada yang dilaporin ke Presiden**.”

Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa pihak Istana terus meningkatkan kewaspadaan setelah terkuaknya penyadapan ilegal yang melibatkan empat tersangka dari Polri, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Slamet Uliandi, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Prasetyo menegaskan pentingnya pembersihan berkelanjutan di lingkungan Istana dan menuntut proses penyelidikan yang terbuka.

“**Kalau kewaspadaan kan terus-menerus, ya. Kewaspadaan terus-menerus. Bersih-bersih terus**,” ujar Prasetyo di kompleks Parlemen Senayan pada hari yang sama. Ia menambahkan bahwa kasus ini harus diselesaikan secara transparan dengan melibatkan tim khusus Polri tanpa penyembunyian fakta.

Sumber: Pojok Satu