- Sultan B. Najamudin menuntut tindakan tegas terhadap pelaku pembakaran lahan secara sengaja
- ia menekankan perlunya fasilitas kesehatan dan posko aman asap bagi korban kabut asap
- DPD mengusulkan pendekatan terpadu dari hulu ke hilir melibatkan pemerintah daerah, masyarakat adat, dan lintas sektor
WartaPurwakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B. Najamudin, menyampaikan pada Rabu, 4 November 2026, bahwa frekuensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terus berulang menandakan adanya kekurangan dalam mekanisme mitigasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Menurutnya, kebakaran bukan hanya mengancam ekosistem, melainkan juga memicu gangguan kesehatan, mengganggu proses belajar, menghambat transportasi, serta menurunkan aktivitas ekonomi, terutama akibat kabut asap yang menyebar luas.
Najamudin menyoroti bahwa penanganan Karhutla harus menembus akar masalah, bukan sekadar tindakan pemadaman setelah kebakaran melanda. Ia menekankan pentingnya memperkuat pemantauan wilayah rawan, meninjau kembali strategi mitigasi, serta memastikan proses peradilan berjalan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran dengan sengaja.
“DPD RI mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap korporasi maupun oknum yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara sengaja,” tegas Sultan.
Selain penegakan hukum, ia menekankan bahwa konsekuensi kesehatan akibat kabut asap harus menjadi prioritas utama. Asap dapat memicu gangguan pernapasan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), serta memperparah kondisi pada anak-anak, lansia, dan ibu hamil.
“Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, distribusi obat-obatan, serta pendirian posko aman asap bagi masyarakat di wilayah terdampak Karhutla,” ujarnya.
Dalam rangka mengurangi beban masyarakat, Sultan menambahkan bahwa kebijakan harus melampaui sekadar pemadaman.
“Pemerintah jangan hanya berfokus pada upaya pemadaman, melainkan juga mengoptimalisasi penanganan dan pemulihan dampak Karhutla yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Ia menutup dengan menyerukan strategi yang melibatkan semua tingkatan, mulai dari pemerintah daerah hingga komunitas adat, serta memperkuat kerja sama antar‑sektor.
“Solusi penanganan Karhutla tidak boleh lagi hanya bersifat reaktif, melainkan harus komprehensif dari hulu ke hilir dengan melibatkan masyarakat adat, pemerintah daerah, dan penguatan sinergi lintas sektoral,” imbuh Sultan Najamudin.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional