Poin Penting
  • Said Abdullah menolak rumor Puan Maharani menggantikan Gibran Rakabuming Raka
  • Gibran menghadapi proses Mahkamah Konstitusi terkait ijazah SLTA
  • PDIP tidak memiliki kepentingan dalam sengketa ijazah putra Jokowi

WartaPurwakarta - Said Abdullah, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menolak keras spekulasi yang menyebut Puan Maharani akan mengambil alih jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gibran kini sedang diperiksa Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang menantang keabsahan ijazah sekolah menengah atasnya.

Dalam keterangan yang diberikan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa 6 Oktober 2026, Said menyatakan, “Nama Mbak Puan sudah beredar ke mana-mana, disangkutpautkan. Pokoknya kalau ada gejolak di sebelah sana, langsung larinya ke PDI Perjuangan. Ada apa-apa, PDI Perjuangan. Di sana mau ngambil tokoh atau siapa pun yang dipecat dari PDI Perjuangan, masuk ke sana juga, ribut lagi dengan PDI Perjuangan. Alah, capekan itu terus.”

Dia menambahkan bahwa PDIP tidak terlibat dalam perselisihan legalitas ijazah putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran. “Udahlah, kok kalau kita berkompetisi dengan sehat aja. Dan dalam konteks MK yang ijazahnya cawapres kita, PDI Perjuangan tidak punya kepentingan apa-apa,” ujarnya.

Said juga mengimbau semua pihak, termasuk media dan aktivis politik, untuk menghentikan penyebaran isu yang belum terbukti dan terus menuding PDIP secara tidak berdasar. Ia menegaskan bahwa partai tidak memiliki agenda apapun terkait kasus MK tersebut dan menolak segala bentuk kampanye hitam yang menodai citra partai.

Sumber: RMOL