Poin Penting
  • Puan Maharani minta evaluasi pajak pembalut; pembalut dikenai PPN 11% dan belum masuk kebutuhan pokok; UN Women 2024 laporkan kesulitan akses produk menstruasi

WartaPurwakarta - Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, menuntut agar pemerintah menimbang kembali kebijakan pajak terhadap pembalut wanita. Ia menegaskan perlunya mendengarkan suara publik dan menyesuaikan regulasi yang dianggap memberatkan perempuan, mengingat pembalut merupakan kebutuhan biologis yang tidak bisa diabaikan.

“Kami mendorong Pemerintah untuk menjadikan aspirasi masyarakat mengenai pajak pembalut wanita sebagai masukan yang bermakna demi pembangunan kesejahteraan rakyat,” ujar Puan dalam pernyataan yang dirilis pada Kamis, 5 November 2026.

Isu pajak pembalut kembali mengemuka setelah muncul keluhan publik tentang tingginya biaya hidup. Banyak netizen menyoroti bahwa pembalut, sebagai bagian penting dari kesehatan reproduksi perempuan, tidak seharusnya dikenai pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa pembalut masuk dalam kategori barang kena pajak (BKP) dengan tarif PPN efektif sebesar 11 persen. Saat ini, produk tersebut belum termasuk dalam daftar barang kebutuhan pokok yang bebas PPN.

Menurut Puan, kebijakan ini harus dipertimbangkan ulang karena pembalut merupakan pengeluaran rutin yang tidak dapat dihindari oleh perempuan. “Pembalut merupakan kebutuhan primer perempuan menyangkut siklus biologis atau reproduksi perempuan. Jadi pembalut bukan barang sekunder,” tegasnya.

Meskipun pajak atas produk menstruasi telah lama diterapkan, Puan menekankan bahwa kebijakan negara tetap perlu dievaluasi sejalan dengan perubahan aspirasi masyarakat. “Namun aspirasi masyarakat yang ada saat ini juga perlu menjadi bahan pertimbangan untuk Pemerintah melakukan evaluasi. Kebijakan Negara perlu mempertimbangkan aspirasi dari berbagai kalangan sebagai bentuk masukan, termasuk suara‑suara perempuan,” lanjutnya.

Ia juga mengusulkan agar pembalut dan produk menstruasi lainnya dimasukkan ke dalam kategori kebutuhan pokok. “Karena pembalut menjadi barang kebutuhan biologis esensial atau kebutuhan dasar kesehatan bagi perempuan, bukan kebutuhan karena pilihan gaya hidup,” katanya.

Puan mengingatkan bahwa penerapan pajak dapat menambah beban bagi perempuan berpenghasilan rendah serta keluarga rentan yang harus mengalokasikan dana bulanan untuk kebutuhan menstruasi. “Bagi perempuan berpenghasilan terbatas atau yang datang dari keluarga rentan, pajak pembalut sebagai kebutuhan dasar biologis cukup memberatkan,” ujarnya.

Masalah ini juga menjadi sorotan UN Women. Laporan tahun 2024 dari badan PBB tersebut mencatat banyak perempuan mengalami kesulitan memperoleh produk menstruasi karena harganya yang tinggi. UN Women mendorong penghapusan pajak atau penyediaan produk secara gratis untuk mengatasi fenomena “kemiskinan menstruasi”.

“Dalam konteks ini, justru Pemerintah harus memastikan tersedianya pembalut wanita dan produk reproduksi yang tepat serta terjangkau untuk melindungi kesehatan reproduksi perempuan,” tegas Puan.

Menurutnya, keterjangkauan produk menstruasi merupakan bagian dari keadilan gender, di mana perempuan harus dapat mengakses kebutuhan dasar tanpa terhambat oleh faktor ekonomi. “Kebutuhan menstruasi perlu dibicarakan secara wajar dan memperoleh perhatian dalam kebijakan Negara. Perempuan harus dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dengan layak tanpa merasa terbebani atau kesulitan,” pungkasnya.

Puan juga menekankan bahwa dukungan negara terhadap kesetaraan gender dapat terwujud melalui pengakuan pembalut dan produk menstruasi lainnya sebagai kebutuhan dasar bagi perempuan. Ia mengajak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan pajak tersebut demi kesejahteraan dan keadilan gender.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional