- Mahkamah Agung batalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran
- Sudding sarankan Gibran mundur secara sukarela
- DPR dapat pakai hak menyatakan pendapat berdasarkan Pasal 7A/7B UUD 1945
WartaPurwakarta - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di MPR, Syarifuddin Sudding, mengirimkan pernyataan tertulis pada Sabtu 7 November 2026 yang menegaskan perlunya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Ia mengutip putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 yang menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan harus dimusnahkan.
“Dalam putusan tersebut, dokumen yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024 dinyatakan tidak sah,” ujar Sudding. Ia menambahkan, “Sebagai konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Agung, kalau yang bersangkutan tidak mundur, harus ada eksekusi lewat jalur politik.” Menurutnya, keputusan Mahkamah Agung bersifat eksekutorial sehingga tidak boleh dibiarkan tanpa tindakan lanjutan.
Sudding menegaskan bahwa bila Gibran tetap bertahan, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki wewenang konstitusional untuk menanggapi situasi tersebut. “Kalau dia tidak mundur, DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengambil sikap melalui hak menyatakan pendapat, dengan dasar putusan Mahkamah Agung yang bersifat eksekutorial,” katanya. Ia merujuk pada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang mengatur prosedur pemberhentian presiden atau wakil presiden, melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Mengenai aksi penurunan foto wakil presiden yang terjadi di beberapa wilayah, termasuk Yogyakarta, Sudding menilai tindakan itu mencerminkan kekecewaan publik terhadap masalah konstitusional yang sedang berlangsung. Meski demikian, ia menekankan pentingnya penyelesaian melalui mekanisme yang telah diatur konstitusi.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Saya melihat harus ada langkah konkret terhadap putusan Mahkamah Agung itu supaya prinsip negara hukum, sebagaimana diamanatkan konstitusi, benar-benar menjadi pilar utama dalam ketatanegaraan kita,” tutup Sudding.
Sumber: RMOL