Poin Penting
  • Neng Eem menekankan penyelesaian masalah melalui mekanisme konstitusi
  • MA membatalkan surat penyetaraan ijazah SMA Gibran dalam putusan No. 742 K/TUN/2026
  • Setiap pejabat wajib diperlakukan setara di depan hukum menurut Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 UUD 1945

WartaPurwakarta - Ketua Fraksi PKB di MPR, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menyampaikan pada Sabtu 7 November 2026 bahwa sengketa terkait kualifikasi pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus diselesaikan lewat prosedur hukum yang diatur konstitusi. Ia menegaskan bahwa penegakan prinsip negara hukum, kepastian hukum, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara bergantung pada penanganan yang sesuai aturan.

Dalam keterangan resminya, Neng Eem menekankan bahwa pejabat publik memikul amanah konstitusi dan harus mencontohkan integritas. “Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Karena itu, setiap warga negara, termasuk pejabat negara, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam penerapan aturan, apalagi menyangkut persyaratan untuk menduduki jabatan publik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa perdebatan tentang standar pendidikan bagi pejabat harus menjadi peluang untuk memperkuat kesadaran bahwa tidak ada yang berada di atas konstitusi. Menurut Neng Eem, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan kesetaraan semua warga di bidang hukum dan pemerintahan, sementara Pasal 28D ayat (1) menjamin hak atas perlindungan hukum yang adil dan setara.

“Jangan sampai masyarakat memiliki kesan bahwa hukum berlaku berbeda antara rakyat biasa dan pejabat. Justru pejabat publik harus memberikan contoh paling awal dalam menaati aturan,” tegasnya. Ia menyoroti pentingnya konsistensi penerapan prinsip konstitusional dalam menilai kelayakan jabatan, bukan sekadar formalitas administratif.

Neng Eem juga mengingatkan tentang struktur trias politika Indonesia, di mana eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling mengawasi. Mahkamah Agung, sebagai lembaga yudikatif yang independen, memiliki wewenang menegakkan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Sehubungan dengan itu, ia menanggapi putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan Surat Keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran, menyatakan bahwa setiap keputusan pengadilan harus dihormati dan diimplementasikan sesuai dengan pertimbangan hukumnya.

“Agar tidak terjadi ketidakjelasan yang berkepanjangan. Kepastian hukum penting agar masyarakat mendapatkan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Neng Eem, menekankan perlunya transparansi dan objektivitas dalam menindaklanjuti keputusan tersebut.

Sumber: RMOL