- Sultoni meminta DPR menindaklanjuti isu pemakzulan Gibran
- MK menolak gugatan karena tidak berhak mengajukan sengketa Pilpres
- MA menegaskan tidak ada bukti ijazah yang memenuhi syarat calon wakil presiden
WartaPurwakarta - Ketua Umum DPP Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Sultoni, menyerukan agar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengambil tindakan konkret terkait upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Seruan itu muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan keputusan yang menyinggung persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024.
Menurut Sultoni, putusan kedua lembaga yudikatif tersebut harus menjadi sinyal bagi DPR untuk menelaah kepatuhan konstitusi, persyaratan pencalonan, serta kredibilitas proses demokrasi. “DPR RI harus berani mengambil langkah tegas. Persoalan ini bukan sekadar polemik ijazah pribadi, melainkan menyangkut kepatuhan terhadap konstitusi, persyaratan pencalonan, dan integritas demokrasi. Kami mendesak DPR menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk mengusut persoalan ini hingga tuntas, termasuk memproses pemakzulan apabila ditemukan dasar hukum dan terpenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam konstitusi,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin, 2 November 2026.
Sultoni menambahkan bahwa MK menolak permohonan pada perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026 karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa hasil Pilpres. Dalam pertimbangan, MK juga menyatakan tidak menemukan bukti yang cukup bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang membuktikan kelulusan setara SMA atau sederajat. Penilaian tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang‑Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Sultoni mempercayakan bahwa dukungan publik terhadap tindakan DPR akan menguat bila proses pemakzulan dilaksanakan. “Jangan pernah meragukan dukungan rakyat. Selama DPR bekerja berdasarkan fakta, tidak mengada‑ada, dan menjalankan seluruh tahapan sesuai konstitusi serta aturan hukum yang berlaku, kami meyakini masyarakat akan memberikan dukungan penuh,” pungkasnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sumber: RMOL