Poin Penting
  • Ahmad Khozinudin menilai mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari Wapres sebagai upaya menghindari proses pemakzulan di DPR
  • Khozinudin menyoroti DPR yang dinilai ikut meramaikan pengunduran diri Gibran alih-alih mengawal usul Hak Menyatakan Pendapat
  • Gibran tetap berhak atas pensiun dan fasilitas negara karena mundur atas permintaan sendiri masuk kategori berhenti dengan hormat berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978.

WartaPurwakarta - Ahmad Khozinudin, Koordinator Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa, menilai langkah Gibran Rakabuming Raka melepaskan jabatan Wakil Presiden bukan wujud sikap negarawan. Menurut dia, keputusan itu justru membuat Gibran tidak menghadapi tanggung jawab konstitusional terkait proses pemakzulan di DPR. Pernyataan tersebut dikutip pada Senin, 16 November 2026.

Khozinudin menuturkan, pengunduran diri Gibran membawa konsekuensi bagi masyarakat karena negara tetap harus menanggung hak keuangan mantan Wapres. "Mundurnya Gibran otomatis membuat rakyat menjadi terbebani, karena harus menanggung hak keuangan negara untuk mantan Wapres," kata Khozinudin.

Dia juga menyoroti sikap DPR. Menurut Khozinudin, lembaga itu semestinya mengawal usul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), bukan justru memberikan sorongan kepada Gibran. "Sayangnya DPR ikut bersorak sorai atas kemunduran Gibran," pungkas Khozinudin.

Dengan mundur secara sukarela, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu tetap berhak menerima uang pensiun dan fasilitas negara. Merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden, pengunduran diri atas permintaan sendiri termasuk berhenti dengan hormat.

Gibran akan mendapat Uang Pensiun Pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir, sekitar Rp20,16 juta per bulan. Besaran itu tidak ditentukan oleh panjang atau singkatnya masa jabatan. Negara juga menyiapkan rumah kediaman layak beserta perlengkapannya dengan batas maksimal luas tanah dan bangunan masing-masing 1.500 meter persegi. Selain itu, ia memperoleh satu unit mobil milik negara beserta pengemudinya.

Biaya rumah tangga dan kesehatan Gibran ditanggung negara, meliputi listrik, air, telepon, serta seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan wapres dan keluarganya. Gibran juga tetap menerima fasilitas pengamanan dari Paspampres. Sementara itu, bila dimakzulkan atau diberhentikan tidak dengan hormat, ia tidak berhak atas uang pensiun dan fasilitas negara lainnya. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978 Pasal 6 ayat 1, hak pensiun serta hak keuangan dan administratif hanya diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat.

Sumber: RMOL