- Produksi perikanan nasional mencapai 26,25 juta ton pada 2025 dan pengawasan KKP selamatkan potensi kerugian negara Rp16,03 triliun
- Pendapatan nelayan Kampung Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke melonjak 75 persen hingga menyentuh kisaran Rp7 juta per bulan
- Guru Besar Unilak Prof. Marihot Manullang mengapresiasi kebijakan KKP di era Presiden Prabowo Subianto yang dinilai riil mengangkat taraf hidup pesisir
WartaPurwakarta - Sederet program kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai berhasil mendongkrak taraf hidup masyarakat pesisir sekaligus mencatatkan tren positif pada produktivitas perikanan nasional. Apresiasi tersebut diutarakan oleh Guru Besar Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru, Prof. Marihot Manullang, yang memandang kebijakan kelautan saat ini telah memberi dampak nyata bagi nelayan.
“Capaian KKP dalam dua tahun terakhir patut mendapatkan apresiasi. Pembangunan sektor kelautan harus mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menghasilkan angka produksi yang tinggi,” ujar Prof. Manullang dalam keterangan tertulis, Jumat 30 Oktober 2026.
Catatan positif terlihat dari volume produksi perikanan nasional yang menyentuh angka 26,25 juta ton sepanjang 2025, atau terangkat 11,4 persen dibandingkan periode setahun sebelumnya. Tren peningkatan ini terus berlanjut hingga September 2026 dengan capaian 19,89 juta ton, mencatatkan pertumbuhan 3,44 persen secara tahunan. Di samping produktivitas, fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan juga berhasil mengamankan potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp16,03 triliun.
Marihot menilai, peningkatan panen sektor perikanan tersebut membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkokoh ketahanan pangan di dalam negeri. Langkah itu dinilai krusial dalam mempercepat hilirisasi industri pengolahan dan memperkuat daya tawar komoditas bahari nasional di pasar global.
Secara khusus, Marihot menyoroti keberadaan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Gagasan ini dirancang guna menciptakan tatanan ekonomi baru di kawasan pesisir, sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada penjualan hasil tangkapan segar, melainkan ikut menikmati nilai tambah melalui perbaikan sarana, rantai distribusi, serta akses pemasaran.
Perubahan konkret dirasakan warga di Kampung Nelayan Merah Putih Tongke-Tongke, dengan penghasilan nelayan melonjak hingga 75 persen menjadi kisaran Rp7 juta per bulan. Pada saat bersamaan, harga komoditas ikan di daerah tersebut terkerek 50 persen hingga menyentuh rata-rata Rp45 ribu per kilogram. Fluktuasi positif pada nilai jual dan pendapatan ini dipandang sebagai parameter fundamental dalam mengevaluasi keberhasilan penataan wilayah pesisir.
“Ketika harga jual ikan meningkat dan pendapatan nelayan membaik, manfaatnya dapat dirasakan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, pendidikan anak, dan pengembangan usaha,” tuturnya.
Indikator makroekonomi turut memperlihatkan performa sektor kelautan yang menggeliat. Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan tumbuh 6,86 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Sementara dari sisi perdagangan luar negeri, ekspor produk perikanan pada 2025 membukukan nilai 6,27 miliar Dolar AS atau naik 5,2 persen. Kinerja ekspor tersebut bertahan positif hingga Agustus 2026 dengan raihan 4,23 miliar Dolar AS, setara pertumbuhan 6,02 persen secara tahunan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Menurut Marihot, data tersebut membuktikan besarnya peluang sektor maritim dalam menopang perekonomian negara, asalkan penguatan ekspor tetap dibarengi penjagaan mutu komoditas, kepatuhan terhadap regulasi keamanan pangan, serta perlindungan kelestarian ekosistem laut.
“Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang besar, sehingga penguatan industri hilir, peningkatan kualitas produk, dan perluasan pasar harus menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan daya saing nasional,” pungkasnya.
Sumber: RMOL