- KIPP dan AKSI serahkan permohonan hak angket kepada Fraksi Golkar
- Mereka tuntut penyelidikan atas persyaratan pencalonan Gibran Rakabuming Raka
- Fraksi Golkar lewat Ahmad Doli Kurnia berjanji akan menyampaikan dan meninjau usulan tersebut
WartaPurwakarta - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia bersama Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) menyerahkan surat permintaan pembentukan hak angket kepada anggota DPR Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, pada Senin 12 Oktober 2026. Penyerahan terjadi di Ruang Badan Legislasi, kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dengan dihadiri perwakilan KIPP, Ray Rangkuti, serta perwakilan AKSI, Ubedilah Badrun, sejumlah mahasiswa, dan elemen masyarakat sipil lainnya.
Kedua organisasi menyoroti kontroversi terkait persyaratan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka meminta fraksi Golkar menggunakan wewenang konstitusional untuk menggelar penyelidikan, termasuk memanggil pihak‑pihak terkait melalui hak angket.
“Yang jelas kami, masyarakat sipil, ingin bahwa konstitusi kita tegak, demokrasi kita dijalankan dengan baik, dan kita punya standar etik tertinggi dalam menjelaskan atau memposisikan seorang pemimpin itu," ujar Ubedilah Badrun. Ia menambahkan bahwa bila ditemukan pelanggaran berat, proses selanjutnya dapat berlanjut ke mekanisme pernyataan pendapat yang berpotensi mengarah pada pemakzulan. “Jadi kalau ditemukan pelanggaran etik berat dari seorang wakil presiden, maka saya kira konsekuensinya hak konstitusional parlemen, DPR sampai ke MPR wajib dijalankan demi kepentingan bangsa dan negaranya,” kata akademisi Universitas Negeri Jakarta tersebut.
Menanggapi permintaan itu, Ahmad Doli Kurnia, anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar, menyatakan bahwa fraksi mereka menerima aspirasi tersebut dan akan meneruskannya kepada pimpinan fraksi serta partai. “Akan kemudian kami tidak lanjuti, saya akan sampaikan kepada pimpinan kami di fraksi maupun di partai,” ujarnya. Doli menegaskan bahwa DPR memiliki prosedur untuk meminta penjelasan tambahan dari penyelenggara pemilu, namun mengingatkan bahwa lembaga legislatif tidak berwenang mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi. “Kami akan pertimbangkan dan menindaklanjuti usulan dari kawan-kawan untuk membentuk angket dalam rangka untuk pengujian kembali soal apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi,” pungkasnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sumber: RMOL