- KNPI Riau mendukung penataan perkebunan sawit oleh pemerintah melalui PT Agrinas Palma Nusantara
- Petani sawit swadaya dengan lahan maksimal lima hektare diminta tetap diberi ruang mengelola kebun
- Agrinas didorong memprioritaskan tenaga kerja lokal dan berkoordinasi terbuka dengan pihak terkait
WartaPurwakarta - DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah menata perkebunan kelapa sawit melalui PT Agrinas Palma Nusantara.
Ketua DPD KNPI Riau yang juga Ketua Umum Jaringan Nasional (Jarnas) Prabowo-Gibran, Nasarudin, mengatakan dukungan itu sejalan dengan program Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran di Riau. Salah satunya menyangkut kebijakan penataan lahan dalam kawasan hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
"Kita mendukung program pemerintah. Tetapi pada saat yang sama, kita ingin memastikan pelaksanaannya memberikan manfaat kepada masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan," ujar Nasarudin dalam keterangan tertulisnya, Senin, 21 September 2026.
Nasarudin menyebut KNPI Riau siap ikut mengawal pembenahan yang dijalankan Agrinas, baik terkait tata kelola maupun penguasaan lahan.
Menurut dia, keterbukaan informasi menjadi aspek penting dalam proses tersebut. Masyarakat perlu mengetahui status lahan serta arah pengelolaannya, terutama karena penataan perkebunan sawit berhubungan langsung dengan warga yang selama ini bergantung pada hasil kebun.
KNPI Riau menyoroti posisi petani sawit swadaya yang mengelola lahan paling luas lima hektare. Organisasi itu meminta agar petani yang selama ini menggarap lahan eks-PKH dan sudah diserahkan kepada Agrinas tetap diberi kesempatan untuk melanjutkan usaha kebunnya.
"Khusus masyarakat atau petani swadaya dengan lahan maksimal lima hektare, kami berharap jangan diganggu. Mereka tetap diberikan kesempatan untuk mengelola kebunnya," kata Nasarudin.
Selain itu, KNPI Riau mendorong Agrinas mengambil peran sebagai bapak angkat bagi petani swadaya. Perusahaan tersebut diharapkan tidak sebatas mengelola lahan, tetapi juga menjadi mitra petani dalam menaikkan produktivitas serta membantu penyelesaian persoalan legalitas.
Petani yang memenuhi syarat juga diharapkan dapat masuk dalam program pemutihan atau penyelesaian status lahan sesuai kebijakan pemerintah.
"Penataan kawasan jangan sampai hanya berujung pada penguasaan lahan. Harus ada kepastian dan manfaat bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari kebun sawit," ujar Nasarudin.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
KNPI Riau juga meminta Tim PKH segera menyerahkan lahan sitaan negara di Riau kepada Agrinas agar dikelola sesuai mandat pemerintah. Menurut KNPI Riau, langkah itu diperlukan supaya lahan yang sudah berada dalam proses penataan negara tidak kembali dikuasai atau dikelola pihak sebelumnya.
Koordinasi antara Tim PKH, Agrinas, pemerintah daerah, dan masyarakat juga dinilai perlu diperkuat. KNPI Riau menilai komunikasi antarpihak penting agar status dan pengelolaan tiap lahan dapat diketahui secara terbuka.
Di luar urusan lahan, Nasarudin meminta Agrinas memberi perhatian pada penyerapan tenaga kerja lokal dalam kegiatan operasional di Riau.
"Tenaga kerja lokal harus menjadi perhatian. Kami berharap masyarakat Riau mendapatkan prioritas sesuai kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan," kata Nasarudin.
Sumber: RMOL