Poin Penting
  • Koalisi Mahasiswa Sulawesi Tenggara-Jakarta menggelar demonstrasi di Bareskrim Polri dan Kejagung menuntut penindakan pelaku illegal mining
  • Kuasa hukum PT Bososi Pratama menyebut tujuh putusan berkekuatan hukum tetap diabaikan dan kerugian negara mencapai Rp7,2 triliun
  • Kejagung menerima perwakilan massa dan laporan dugaan gratifikasi, korupsi, serta illegal mining telah masuk ke JAM Pidsus

WartaPurwakarta - Koalisi Mahasiswa Sulawesi Tenggara-Jakarta (KMSJ) turun ke jalan pada Senin 19 Oktober 2026 dengan mendatangi kantor Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung RI. Kelompok ini menuntut Presiden Prabowo Subianto membuktikan komitmennya menindak tegas pelaku penambangan ilegal beserta pihak yang menjadi pelindungnya.

Kuasa Hukum PT Bososi Pratama (BP), Sasriponi Bahrin Ronggolawe, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk pengujian terhadap perintah presiden. "Kami tagih janji Presiden. Di Sidang Umum MPR Presiden perintahkan Jaksa Agung, Kapolri dan Panglima TNI tindak tegas pelaku dan beking illegal mining. Kami menguji, apakah perintah itu masih berlaku," kata Sasriponi di lokasi demonstrasi.

Sasriponi mengungkap bahwa PT BP telah memenangi tujuh putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dua putusan terakhir, yakni PK Nomor 623/PK/Pdt/2026 dan Kasasi TUN Nomor 210 K/TUN/2026, secara tegas menyatakan Akta 93 sah serta menegaskan PT PAS tidak memiliki hak atas PT BP.

Meski demikian, menurut Sasriponi, putusan tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh pihak terkait. "Sudah dua putusan PK Mahkamah Agung tidak juga dihiraukan sama sekali oleh Kementerian ESDM dan Kemenkum," kata Sasriponi.

Ia menduga terdapat modus yang bersifat sistematis serta skandal besar di balik pengabaian itu. Putusan PK Mahkamah Agung tidak dijalankan, akta yang telah dimenangkan di tingkat MA justru diblokir oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum, sementara akta yang sudah dibatalkan MA malah dihidupkan kembali secara sengaja. Akibat kondisi ini, Sasriponi menyebut kerugian negara mencapai Rp7,2 triliun.

Dalam aksi tersebut, KMSJ menyuarakan empat butir tuntutan kepada Bareskrim Polri dan Kejagung. Tuntutan pertama mendesak aparat untuk menindak seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas penambangan ilegal. Tuntutan kedua meminta pelaksanaan lima putusan MA yang dirujuk, dengan penegasan bahwa tindak lanjut harus sesuai amar serta mekanisme hukum yang berlaku.

Butir ketiga mendesak Kejagung untuk meningkatkan penanganan laporan yang menurut KMSJ masih berada di tahap kajian agar segera ditingkatkan ke tahap penyidikan apabila dasar hukum dan bukti permulaan yang memadai telah terpenuhi. Tuntutan keempat meminta aparat menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang serta menghitung potensi kerugian negara yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan tersebut.

Pada akhirnya, perwakilan massa berhasil diterima langsung oleh pihak Kejagung. "Alhamdulillah. Ini suratnya Nomor 03/SPM/TB/7/2026. Laporan kita tentang dugaan gratifikasi, korupsi dan illegal mining sudah di JAM Pidsus," kata Sasriponi.

Sumber: RMOL